Perlakuan DPR dan pemerintah terhadap revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK, berbeda jauh dengan perubahan UU Nomor 14/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diperjuangkan oleh Honorer K2 (kategori dua). Untuk UU tentang lembaga antirasuah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi hanya dalam hitungan hari sudah menerbitkan Surat Presiden (Surpres), dan mengirim daftar inventaris masalah (DIM) ke DPR. Bahkan keseluruhan prosesnya cuma 12 hari sudah disetujui paripurna menjadi UU. Sedangkan RUU ASN yang telah bertahun-tahun mengantre di program legislasi nasional (prolegnas), hingga kini tidak kunjung dibahas pemerintah dengan DPR. Lalu apa yang membuat RUU ASN tak kunjung rampung? Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron enggan mengomentari lebih jauh tentang lamanya proses revisi UU ASN yang berlangsung di Baleg. Sebab, untuk membicarakan perubahan tersebut tentu harus bersama-sama dengan pemerintah. Herman hanya memastikan bahwa revisi UU ASN akan terus berprose
As the person in charge and the manager of the site, which at the same time as the Webmaster for this site, I have attempted wherever possible to provide factual information about,Celebrity and Profil, IPA, National News, International News even attractive and may be very beneficial for you. However, due to limited manpower, time, cost, and the means to be a factor that is very disturbing efforts to up-date the data, especially the news