Rabu, 01 Oktober 2014

Kanker Serviks Jupe

141023644145489517

Dalam sebuah tayangan infotainment Jupe sempat berujar pada wartawan yang mewawancarainya jika kanker serviks yang ia derita kemungkinan adalah salah satu akibat dari perpisahannya dengan Gaston. Dari kacamata saya hal itu sangat masuk akal walaupun tentunya faktor putus cinta tersebut bukanlah faktor resiko penyebab utama dari penyebab timbulnya kanker serviks pada seseorang.
Apa sebenarnya penyebab utama kanker serviks pada wanita?
Kanker serviks atau yang disebut juga sebagai kanker mulut rahim merupakan salah satu penyakit kanker yang paling banyak ditakuti kaum wanita. Dari data WHO tercatat, setiap tahun ribuan wanita meninggal karena penyakit kanker serviks dan ini merupakan jenis kanker yang menempati peringkat teratas sebagai penyebab kematian wanita dunia. Kanker serviks menyerang organ reproduksi  wanita, tepatnya di daerah leher rahim atau pintu masuk ke daerah rahim  di antara kemaluan wanita dan rahim.
Penyebab utama kanker serviks adalah Human papilloma Virus (HPV). Penyebab terbanyak kematian pada wanita adalah virus HPV tipe 16 dan 18. Virus ini sangat mudah berpindah dan menyebar, tidak hanya melalui cairan, tapi juga bisa berpindah melalui sentuhan kulit.
Selain itu beberapa kondisi dan kebiasaan hidup yang kurang baik juga dapat meningkatkan resiko terjangkitnya kanker serviks. Sebut saja kebiasaan merokok dan kurangnya asupan vitamin dari makanan bergizi. Kebiasaan melakukan hubungan intim dengan berganti pasangan, melakukan hubungan intim dengan pria yang sering berganti pasangan dan melakukan hubungan intim pada usia dini (usia <16 tahun bahkan dapat meningkatkan resiko 2x terkena kanker serviks).
1410236335122863266
kankerserviks.org
Lalu apa hubungan putusnya Jupe dari Gaston sebagai penyebab kanker serviks?
Sebenarnya bukan hanya putusnya jupe dari gaston saja yang ikut berperan, tapi akibat dari perceraian terdahulu dan beberapa masalah hukum yang menderanya selama ini  juga dapat turut andil berperan dalam proses terjangkitnya kanker serviks yang dialami jupe. Kenapa demikian? karena permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung akan menyebabkan seseorang menjadi stres berat dan dapat berujung pada depresi seperti yang dikemukakan jupe kepada wartawan infotainment.
Stres sangat berkaitan erat dengan perubahan hormonal tubuh kita. Hormon yang paling berperan ketika seseorang stres adalah kortisol atau sering disebut hormon stres. Dalam banyak kasus kanker, diduga hormon ini terkait erat denganperlembangan sel-sel kanker. Ketika seseorang dilanda stres berat akan membuatsel-sel lebih invasif dan hormon stress tersebut justru membantu melindungi sel kanker untuk bergerak dari satu bagian tubuh ke bagian lainHal ini membuat lebih mudah bagi tumor untuk tumbuh dan kanker untuk menyebar.
Stres juga dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh AndaStudi menunjukkanbahwa stres akan mengganggu kerja sel-sel tertentu di dalam sistem kekebalan tubuh kitaSecara khusushal itu tentu saja akan sangat  mempengaruhi tubuh kita dalam pertahanan melawan dan membunuh sel kanker yang muncul.
Bagaimana langkah pencegahan kanker serviks ?
Selain tentunya sebisa mungkin untuk menghindari stres, melakukan olahraga dan konsumsi makanan bergizi. Cara paling ampuh untuk mencegah kanker serviks adalah dengan melakukan tes papsmear secara teratur yang akan membantu seseorang mengetahui risiko terkena kanker serviks sejak awal. Karena kebanyakan kasus kanker serviks tidak diketahui sejak dini sehingga boleh dibilang penanganannya menjadi terlambat.
Selain itu dengan melakukan vaksin HPV untuk mencegah infeksi HPV yang menyebabkan kanker serviks juga baik untuk dilakukan. Vaksin HPV diketahui merupakan cara paling efektif untuk mencegah kanker serviks. Namun melakukan vaksin saja tak cukup, Anda juga harus menjaga kesehatan diri sendiri dan sekali lagi jangan pernah melakukan seks bebas dan bergonta-ganti pasangan.
Lalu bagaimana seharusnya penderita kanker diperlakukan?
Pentingnya dukungan dari orang-orang terdekat pada seseorang yang menderita kanker terutama kanker serviks seperti yang dialami Jupe sangat penting bagi upaya pengobatan yang dijalani. Dengan memberikan support yang positif akanmembuatnya lebih mudah untuk mengembangkan kualitas hidup yang dibutuhkanuntuk mengatasi stress yang dialaminya. Adanya semangat/tempat berbagi dari orang terdekat yang dapat memberikan saran, nasehat dan masukan yang baik akan membuat penderita kanker semakin percaya diri untuk sembuh, selain itu jugamembuatnya lebih mudah untuk mematuhi rencana pengobatan secara medis

POSSIBLE OR IMPOSIBLE JOKOWI-JK GOVERMENT TERANCAM

Membaca and menonton berita belakangan ini kita disuguhkan oleh pertempuran politik antara pendukung Jokowi yang dimotori oleh pdip dengan koalisi merah putih yang dimotori oleh gerindra.
Tidak siang tidak malam berita tentang hal itu pasti ada. Seperti saat pilpres yang lalu, masing - masing kubu memiliki televisi sendiri sebagai propaganda ke masayarakat.
Banyak pengamat yang memprediksi pemerintahan Jokowi Jk akan terganggu kinerjanya karena kmp akan berusaha menghalangi program-programnya. Bahkan ada yang lebih extreme lagi, pemerintahan Jokowi akan shutdown seperti pemerintahan Obama di Amerika serikat beberapa waktu yang lalu.
Hal ini diperkuat dengan kekalahan kubu Jokowi diparlemen dengan skor 2-0. saya tidak akan membahas lebih lanjut apa yang dimaksud dengan skor ini karena sudah banyak yang membahasnya, baik oleh media nasional maupun oleh citizen journalism seperti kita-kita ini.
Saya bukanlah politikus bukan juga seorang pengamat politik. Saya hanyalah rakyat biasa yang ingin menuliskan kegelisahan  atas masifnya pemberitaan tentang perang politik belakangan ini.
Saya selalu bertanya, apa iya dpr akan menolak program-program presiden terpilih yang bener bener untuk kepentingan RAKYAT BANYAK? Apa iya semua anggota dpr dari kmp hanya menjalankan keputusan partai, tanpa mendengarkan kata hatinya serta keluhan dari akar rumput? Bagaimananpun juga anggota dpr dipilih oleh masyarat dan wajib bertanggung jawab kepada masyarakat yang memilihnya, dan setelah berakhir masa jabatannya mereka akan kembali menjadi masyarakat biasa itupun klau tidak tersandung kasus korupsi.
Satu lagi, klu memang program-program yang akan dijalankan oleh presiden terpilih memang pro rakyat banyak, saya yakin masyarakat pasti akan mendukung dan membela presiden terpilih dari rongrongan anggota parlemen yang mau megnhambat.
Sebagai masyarakat awam, saya berharap kepada presiden terpilih agar melanjutkan dan memperkuat koordinansi sama kpk, kepolisian maupun kejaksaan dalam hal kontrol terhapad anggota Dewan. Tutup celah sekecil apapun untuk melakukan permainan kotor di parlemen. Kalau hal ini bisa dilakukan saya yakin banyak misi terpendam oknum parlemen yang akan mengganggu kinerja pemerintah bisa di hentikan.
Untuk Bapak Jokowi and Bapak Jk serta kabinet yang akan dibentuk saya berharap bisa langsung bekerja saat dilantik nanti, jangan terlalu hanyut dalam propaganda politik, biar itu menjadi urusan partai pendukung di parlemen.
Ingatlah sangat banyak  rakyat mengharapkan perubahan ke arah yang lebih baik serta banyak juga generasi muda Indonesia yang perlu direvolusi mentalnya karena sudah mengabiskan banyak waktu untuk bermedia sosial, nongkrong, tawuran. Tugas mulia bapak-bapak dan Ibu-Ibu menjaga kelangsungan regenesari bangsa ini. Jangan biarkan kegagalan regenerasi menghantui.
Akhirnya, semoga bapak Jokowi and bapak JK di lindungi oleh Nya dan bisa mewujudkan indonesia hebat.

WHICH ONE DO YOU CHOSE LANGSUNG OR TIDAK LANGSUBG


Selama sepuluh tahun terakhir kita menikmati hak kita memilih langsung kepala daerah kita tanpa ada perantara. Sesuatu yang hanya sekedar mimpi di zaman orde baru dahulu. Dari proses ini, banyak bermunculan pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas dan pro rakyat seperti Risma di Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung, Jokowi di Solo, Ahok di Belitung Timur, duet Jokowi-Ahok di Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Nurdin Abdullah di Bantaeng, Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, dsb.
Tiba-tiba setelah Pilpres selesai, kita digemparkan dengan berita bahwa bulan September ini DPR akan mensahkan RUU Pilkada dimana pemilihan kepala daerah kembali tidak langsung, yakni dipilih oleh DPRD. Saya pikir, gila atau apa DPR ini? Kita semua tahu hasilnya, RUU sudah disahkan tanggal 26 September kemarin.
Buat para politikus, memang jelas, karena tujuan mereka adalah untuk berkuasa, maka sistem yang paling menguntungkan merekalah yang akan dipilih, tidak peduli apakah itu akan menguntungkan atau merugikan rakyat. Bagi koalisi Merah Putih (Gerindra, Golkar, PPP, PAN dan PKS), pemilihan tak langsung melalui DPRD jelas menguntungkan mereka karena mereka menguasai suara mayoritas DPRD I di 31 propinsi [1]. Jika diadakan Pilkada melalui DPRD, maka Koalisi Merah Putih (KMP) akan memborong 31 kursi gubernur dari 34 propinsi yang ada (catatan: hasil di Maluku Utara masih menunggu keputusan MK). Karenanya, tidaklah mengherankan jika KMP akan akan berusaha sekuat tenaga untuk menghapus Pilkada langsung dan mengembalikannya ke DPRD. Sebaliknya, untuk koalisi pendukung Jokowi-JK (PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura) mereka akan berusaha mempertahankan Pilkada langsung.
Namun ternyata bukan hanya di DPR, di masyarakatpun ada orang yang menghendaki agar Pilkada langsung dihapuskan, dan kembali ke Pilkada tidak langsung. Saya mencoba merenung, kok bisa ada orang yang senang hak memilihnya dicabut dan diwakilkan ke orang lain. Ini aneh bin ajaib menurut saya. Orang lebih suka memilih langsung daripada diwakilkan adalah sebuah “common sense”. Tapi kenapa ada orang yang “ngotot” justru ingin Pilkada oleh DPRD?
Setelah saya perhatikan, orang-orang yang “ngotot” ingin Pilkada oleh DPRD ini diantaranya adalah mereka para kader atau simpatisan parpol-parpol yang tergabung dalam KMP. Masyarakat dalam golongan ini, pilihannya sudah di-dropdari atas oleh pimpinan partainya. Ketika pimpinan partai memutuskan bahwa Pilkada oleh DPRD yang terbaik bagi partainya, maka mereka akan membelanya mati-matian, tidak peduli apakah itu pro-rakyat atau tidak.
Sebelum Pilpres, PKS mendukung Pilkada langsung. Bahkan dalam rapat Panitia Kerja RUU Pilkada terakhir di Komisi II, PKS masih bertahan untuk melakukan Pilkada secara langsung. Namun kemudian berbalik arah mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. “Perubahan PKS ini penyikapan yang sangat dinamis dan kami belajar dari Koalisi Merah Putih untuk satu suara,” kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid [2].
Kita bisa melihat di media sosial bagaimana kader dan simpatisan PKS membela mati-matian Pilkada oleh DPRD. Bahkan Jonru, salah satu kader PKS yang namanya mencuat karena Pilpres 2014, membuat analisis bagaimana Pilkada melalui DPRD merupakan sistem yang lebih mendekati syariat Islam [3]. Dia lupa kalau sebelum Pilpres PKS adalah pendukung Pilkada Langsung. Bahkan setahun sebelumnya, PKS jelas-jelas menolak Pilkada tak langsung karena buruk bagi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. “Jangan halangi kedaulatan rakyat,” kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid [4].
Jadi, sesuai atau tidaknya dengan syariat Islam itu ditentukan oleh di koalisi mana kita berada?
Ini yang saya sayangkan dari mayoritas teman-teman kader dan simpatisan parpol. Mereka sudah dicabut daya kritis dan nalarnya. Apapun yang diputuskan pimpinan partai itulah yang paling benar, dan kemudian dibela mati-matian dengan membuat segala justifikasinya.  Cara berpikirnya menjadi terbalik, keputusan di-drop dari atas, kemudian dicari pembenarannya. Saya yakin ini tidak hanya terjadi di PKS, tapi di seluruh Parpol yang ada di negeri ini.
Namun, tidak semua kader dan simpatisan parpol berpikir taklid seperti di atas. Ahok contohnya, walaupun ia anggota Gerindra, tapi dengan tegas ia menolak kembali ke Pilkada tak langsung. Dan karena memegang teguh prinsipnya ini, ia mengundurkan diri dari Gerindra. “Bima Arya, walikota Bogor, yang merupakan kader PAN, dengan tegas menolak Pilkada tak langsung. “Jangan sampai mundur lagi lah ke masa dimana pemilihan itu merampas serta mengebiri hak-hak warga atau rakyat,” ujarnya [5]. Bahkan Ridwan Kamil yang diusung oleh Gerindra dan PKS adalah walikota yang paling vokal menyuarakan penolakan terhadap Pilkada tak langsung. Ia bahkan sempat memobilisasi para walikota dan bupati se-Indonesia yang tergabung dalam Apeksi dan Apkasi untuk melakukan demo menolak Pilkada oleh DRPD di Bunderan HI. Namun batal, karena tak mendapatkan ijin dari Polri. Menurutnya, wacana pilkada di DPRD merupakan kemunduran fundamental demokrasi. Pilkada di DPRD akan menutup peluang bagi tokoh non-mainstream untuk maju memimpin daerah. Karena pemilihan akan dikuasai oligarki partai [6].
Selain kader dan simpatisan parpol yang tergabung dalam KMP, kelompok masyarakat yang menolak Pilkada langsung diantaranya adalah para pendukung Prabowo-Hatta di Pilpres kemarin. Memang tidak semuanya, karena tidak otomatis para pendukung Prabowo-Hatta akan mendukung Pilkada via DPRD, namun banyak dari mereka yang mengganggap disahkannya RUU Pilkada oleh DPRD ini sebagai momen kemenangan Prabowo atas Jokowi. Jika mereka kalah di Pilpres, setidaknya mereka menang di DPR.
Fenomena yang menarik adalah kelompok masyarakat yang nalar dan hati nurani-nya mengatakan bahwa Pilkada langsung adalah yang terbaik untuk rakyat, namun mereka membenci Jokowi. Mereka menyadari bahwa Pilkada oleh DPRD berarti kemunduran ke zaman Orba, tapi mereka tak sudi mendukung Pilkada langsung karena didukung oleh koalisi Jokowi-JK. Sehingga tak mengherankan kalau kita mendengar ada orang yang berkata, “Saya ingin Pilkada langsung, tapi saya benci sama Jokowi! Gimana dong?” Kelompok masyarakat ini saya sebut kelompok masyarakat galau.
Sayang sekali kalau kejernihan hati dan pikiran kita hilang karena kebencian kita akan seseorang. Benar-salah bukan lagi berdasarkan nalar dan hati nurani, tapi berdasarkan emosi dan amarah. Saya terkadang suka kasihan melihat orang yang setiap hari kerjanya menjelek-jelekkan Jokowi. Apa tidak capek hidup dalam kebencian terus-menerus?
Paling enak itu memang menjadi orang bebas, bukan simpatisan atau kader parpol tertentu. Tanpa adanya keterikatan parpol, kita dapat mengungkapkan pendapat kita, menetapkan pilihan kita, dan bertindak berdasarkan nalar, rasio dan hati nurani kita. Sementara para simpatisan parpol, mereka terima jadi keputusan partai, kemudian mereka akan mencari pembenaran dari keputusan parpolnya. Ya, memang benar saya memilih Jokowi-JK di Pilpres kemarin, tapi dukungan saya terhadap Pilkada langsung tidak ada hubungannya dengan pilihan saya ke Jokowi-JK di Pilpres kemarin. Saya juga bukan kader atau simpatisan PDIP atau parpol pendukungnya. Belum pernah sedetik pun seumur hidup terlintas di pikiran untuk jadi simpatisan PDIP atau parpol manapun. Saya sudah terlanjut apatis dengan partai politik. Bagi saya semua partai politik sama bobroknya.
Anda pikir parpol-parpol di kubu Jokowi-JK yang mendukung Pilkada langsung itu karena pro-rakyat? Belum tentu. Tahun lalu, Nasdem masih mendukung Pilkada tak langsung. “Nasdem mendukung penghapusan Pilkada dan mengembalikannya ke tangan DPRD. Terlalu banyak waktu, energi, dan biaya yang terbuang tanpa adanya hasil yang optimal dari penyelenggaraan Pilkada,” kata Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh [7]. Sebelumnya, PKB juga mendukung Pilkada tak langsung. “Kami sebagai anak kandung NU, PKB tentu akan mengamankan keputusan Munas NU yang menganggap pilkada langsung lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Hanif Dhakiri [8].
Kita semua tahu, puncaknya adalah drama walk-out partai Demokrat di Parlemen. Presiden SBY pada 15 September 2014, menyatakan dukungannya terhadap Pilkada langsung. “Kalau kita kembali pada pilihan kita, buah dari reformasi yang kita jalankan selama ini, tentunya pilihan kepala daerah langsung itu mesti kita jaga dan pertahankan sebagaimana pula pemilihan presiden secara langsung,” tegas presiden SBY [9]. Menurut catatan SBY, 70% rakyat menginginkan Pilkada langsung, bahkan di sosial media mencapai 90%. “Saya memasuki media sosial, dukungan (pilkada langsung) malah lebih tinggi lagi, diatas 90%, artinya rakyat masih menghendaki pilkada langsung,” kata Presiden SBY [10]. Hasil ini sejalan dengan jajak pendapat yang dilakukan Kompas dimana 91% responden menilai bahwa pelaksanaan pilkada secara langsung lebih demokratis ketimbang pilkada melalui pemilihan di DPRD [11]. Hasil yang tak jauh berbeda juga dipaparkan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dimana hasil surveinya menunjukkan 81,25% responden setuju pilkada langsung, dan hanya 10,71% yang setuju pemilihan melalui DPRD [12].
Apa lacur, retorika tinggalah retorika, partai Demokrat melakukan “walked out”, sehingga voting dimenangkan oleh koalisi Merah Putih, dan RUU Pilkada melalui DPRD pun disahkan. Memang ada yang mempertanyakan keabsahan hasil votingsidang paripurna kemarin, karena walaupun “walked out” anggota DPR dari partai demokrat harus tetap dihitung kehadirannya, sehingga total yang hadir tetaplah 496 orang sesuai Tata Tertib DPR pasal 278 (3) yang berbunyi, “Anggota yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan”. Berarti keputusan harus disetujui oleh minimal 249 orang sesuai Pasal 277 (1) (… disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir). Jumlah anggota Koalisi Merah Putih hanya 226 orang, tidak sampai setengahnya [13].
Terlepas dari kontroversi tentang tata tertib ini, palu sudah diketuk, dan kita harus menerima kenyataan bahwa RUU sudah disahkan.  Dan Presiden SBY sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat telah berhasil menutup masa kepresidennya dengan menghapus Pilkada langsung dan mengembalikannya kepada DPRD, sehingga banyak yang menggelarinya dengan sebutan, “Bapak Pilkada Tak Langsung”. Tak mengherankan ia mendapat berbagai kecaman dari masyarakat. Bahkan tagar #ShameOnYouSBY menjadi world trending topic di twitter [14]. Namun tak lama kemudian menghilang, dan sampai saat ini, tak ada yang tahu siapa yang menghilangkannya [15].
Oleh karenanya saya menghimbau kepada teman-teman, jangan mau dibodohi partai politik. Tujuan dari parta politik itu kekuasaan. Jadi ambillah keputusan itu berdasarkan nalar dan hati nurani kita, jangan berdasarkan apa yang pemimpin-pemimpin parpol itu serukan. Apalagi sampai menganggap pemimpin partai politik itu seperti Nabi yang perkataannya selalu benar dan harus dituruti. Kita semua sudah menyaksikan dengan terang benderang, partai politik yang tadinya mendukung langsung, tiba-tiba bisa berubah haluan menjadi tidak langsung, dan sebaliknya. Jangan mau dibodohi, gunakan nalar dan hati nurani dalam bertindak dan berbuat.
Bagi saya pribadi, pilihan antara Pilkada langsung dan tak langsung itu sesuatu yang amat sangat mudah. Nalar, logika, rasio, instinct, hati nurani, semuanya dengan mudah dan bulat mengatakan Pilkada langsunglah yang lebih baik. Itu semua datang secara spontan, layaknya sebuah “common sense”.
Dulu sewaktu pemilihan legislatif, saya lihat daftar caleg DPR. Dalam hati, “Duh kok pada tidak kenal gini yah.” Saya lihat caleg DPRD I, semakin gelap gulita. Caleg DPRD II, sama gelapnya, tidak ada yang kenal satupun. Saya tidak mau pilihan saya diwakilkan kepada orang-orang yang saya sendiri tidak kenal siapa mereka. Apalagi menurut KPK jumlah anggota DPRD yang terjerat korupsi sebanyak 3.600 orang [16]. Diwakilkan saja, saya tidak mau, apalagi diwakilkan kepada orang-orang yang korup. “Kalau kekuasaan diberikan kepada orang korup itu dengan sistem pemilihan tak langsung, selesailah. Ketemulah dua kekorupannya”, ujar wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto [16].
Nah, teman-teman sekalian, dengan disahkannya RUU Pilkada tak langsung tanggal 26 September kemarin, maka para anggota DPRD I dan DPRD II, yang saya pribadi “gelap” tidak tahu siapa mereka ini, yang nantinya akan memilihkan walikota dan gubernur untuk kita.
Jadi suatu hari di tahun 2018 nanti, kita akan bangun tidur di pagi hari (kalau diberi umur panjang), tiba-tiba Bandung (tempat tinggal saya) sudah punya walikota yang baru, pilihan para orang-orang di DPRD II ini.
Menyedihkan memang, di saat kita sedang euphoria, bisa punya walikota pilihan kita sendiri, di saat semangat untuk membangun kota semakin tinggi karena pemimpin pilihan kita sekarang ini mau mendengarkan kita, dan benar-benar bekerja untuk kota dan rakyatnya, kita punya harapan yang sangat besar ke depan.
Sudah lama kita merindukan ini semua, namun sayang hak kita dirampas lagi. Kita mundur lagi ke jaman Orde Baru.
Pahit memang, tapi bukan berarti kita harus putus harapan dan berhenti berkarya. Kang Emil masih punya masa jabatan 4 tahun lagi, Pak Ahok masih 3 tahun lagi, dan Pak Jokowi-JK 5 tahun lagi. Kita optimalkan 3-5 tahun ke depan untuk membantu membangun kota dan negara ini, dalam kapasitas yang kita miliki, semampu kita! Hayu ah… kita beurger..! Beurgerak maksudnya!

Rabu, 10 September 2014

18 Orang Langsung Diamankan

18 Orang Langsung Diamankan

KAPOLRESSidrap AKBP Haris Suntojaya yang ditemui dikantornya, kemarin mengaku sudah mengendalikan kondisi TKP pasca bentrokan. Begitupun juga kasus ini sudah ditangani pihaknya.

"Kita sudah amankan 18 orang masing-masing kedua pihak bertikai untuk diperiksa dan dimintai keterangannya. Yang jelas kondisinya sudah kita kendalikan kembali, namun tetap saya intruksikan anggota berjaga-jaga dilokasi sampai benar-benar pulih,"ungkap Haris.

Sementara Kasat Reskrim AKP Indra Waspada Yudha yang dikonfirmasi terpisah mengaku 18 orang ditahan itu diperiksa BAPnya secara terpisah.
Hal ini untuk menghindari ada gesekan antar keduanya.

"18 orang yang kita tahan diperiksa secara bergantian. Dua kubu kita pisahkan masing-masing pemeriksaannya dan dijaga ketat anggota. Ini menghindari gesekan kedua kubu,"ungkap Indra.

Menurut dia, hasil sementara kesimpulannya persoalan itu dipicu karena dendam antara kedua tetangga. "Mereka pernah berselisih paham dan dilaporkan ke polisi bulan lalu. Namun mereka sebelumnya sudah berdamai  dan sepakat tidak melanjutkan kasus selisih paham ini,"lontarnya.

Sejauh ini, kata Indra, penyidik belum ada dari 18 orang itu ditetapkan menjadi tersangka. "Belum ada tersangka, mereka masih kita periksa secara marathon sebagai saksi, namun tidak menutup ada tersangka yang kita tahan itu,"pungkasnya.