Rencana pembangunan rel kereta api di Kota Parepare sepanjang 11 kilometer (Km) dari perbatasan Kabupaten Barru (Lumpue) hingga perbatasan Kabupaten Pinrang terus berjalan. Tahun 2016, sebanyak 200 bidang lahan yang akan dilalui rel kereta api dibebaskan.
Kepala Bagian Pemerintahan Pemkot Parepare Hj Andi Nurhatinah yang dihubungi di ruang kerjanya, Rabu, 30 Desember, mengatakan, persiapan pembebasan lahan kereta api di Kota Parepare sepanjang 11 km dan lebar 50 meter sudah dilakukan sosialisasi kepada pemilik lahan.
Dikatakan Andi Nurhatinah, lahan yang akan dilalui rel kereta telah dilakukan pengukuran dan pemasangan patok di lokasi. Menurut data, sekitar 200 bidang tanah terkena proyek lahan kereta api di antaranya ada lahan milik pemerintah seperti bangunan SMA Negeri 3 Parepare di Soreang.
"Sebelum dilakukan pembebasan, pihak kami minta dilakukan pencarian lokasi yang baru, agar nantinya lokasi SMA Negeri 3 Parepare bisa terhindar dari jalur kereta api," katanya.
Menurutnya, pembayaran lahan kereta api menggunakan anggaran dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Jumlah anggaran yang disiapkan sampai sekarang kami tidak tahu. Kami hanya mempersiapkan datanya, pembayaran ganti rugi dilakukan tahun 2016 mendatang oleh pemerintah pusat," katanya.
Kepala Bappeda Kota Parepare Ir H Zahrial Djafar MM yang dihubungi terpisah mengatakan, lahan kereta api di Kota Parepare sudah dilakukan pengukuran dan pemasangan patok sepanjang 11 kilometer.
"Pembebasan dan pembayaran lahannya dilakukan tahun 2016 mendatang menggunakan anggaran APBN. Pemkot Parepare hanya memfasilitasi saja," katanya.
Sementara itu, pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi di Kabupaten Barru, memasuki tahap kedua, setelah pembangunan tahap I sekitar 30 kilometer hampir rampung. Progresnya saat ini masih terus berjalan, seperti terlihat di Kelurahan Mangempang dan beberapa titik lainnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang mengatakan, progres pembebasan lahan pembangunan kereta api Trans Sulawesi sudah hampir rampung. Penanganannya dilakukan langsung tim appraisal yang sebelumnya dibentuk Pemerintah Provinsi Sulsel.
Sejumlah daerah yang sudah diselesaikan proses pembebasan lahannya terletak di Kabupaten Pangkep hingga Barru. Pembebasan lahan di Kabupaten Maros sedang diupayakan segera rampung, mengingat kenaikan harga tanah di daerah tersebut cukup signifikan. Anggaran pembangunan kereta api Trans Sulawesi diperkirakan mencapai Rp 60 triliun.
Di Kabupaten Barru, pemerintah harus membebaskan lahan sepanjang 40 kilometer untuk pembangunan rel kereta api tahap kedua. Pembebasan lahan tahap pertama sepanjang 30 KM
Kereta Shinkansen
Masyarakat di Sulawesi Selatan patut berbangga karena moda transportasi darat kereta api akan segera direalisasikan. Tahap pertama pembangunannya baru melintasi rute Makassar ke Parepare disebut-sebut sebagai kereta api tercepat pertama di Indonesia.
Jika benar, kereta cepat adalah seperti jenis kereta cepat di Jepang yang bernama "Shinkansen". Selain di Sulsel, kereta ini rencananya juga akan digunakan di rute Jakarta-Bandung.
Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah merampungkan penyelesaian pembangunan rel kereta api di Sulawesi Selatan. Rel kereta yang tengah dibangun memiliki lebar 1,435 meter yang mampu dilewati dengan kecepatan 200 km per jam.
Sampai saat ini, sudah dibangun dengan progres mencapai 80 persen. Diharapkan untuk tahap pertama akan kelar pada 2016. Dengan begitu pengoperasian kereta cepat ini bisa menjadi yang pertama dibangun, sebelum kereta cepat Jakarta-Bandung rampung dibangun.