Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam? Bener ga?
Well, sebenarnya tanpa disurvey pun sebenarnya indikasi mayoritas orang Indonesia beragama Islam sudah bisa dirasakan dan dilihat di sekitar lingkungan tinggal kita, di hampir seluruh penjuru republik. Greeting Assalam-Wasalam sudah sering kita denger baik di kehidupan sehari-hari maupun dari media televisi atau radio, Masjid berdiri di hampir setiap perkampungan, apalagi kegiatan umat Muslim semakin menonjol di bulan puasa ini. Namun apakah survey-survey skala nasional mengenai berapa persen dari berapa juta penduduk itu menunjukkan hasil yang fair?
Pengalaman pribadi saya mengatakan TIDAK FAIR. Aku memang bukan pemeluk Islam, Aku juga tidak memeluk Hindu, Katolik, Kristen ataupun Buddha. Aku dilahirkan di keluarga Muslim, jadi wajar saja dulu Aku Islam, hingga suatu ketika Aku mencapai titik nalar pribadi dan meninggalkan segala jenis atribut agama. Kembali ke pernyataanku mengenai ketidak adilan survey atau kepincangan lembaga survey mengenai jumlah persen penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, dimana Aku sebenarnya tidak mengetahui dengan persis bagaimana proses survey berlangsung, tapi Aku yakin hanya sebatas penarikan kesimpulan data dari biro statistik kependudukan terutama dalam hal administrasi kependudukan seperti KTP, KK, Surat Nikah dan lain lain. Mengapa Aku bilang surveynya tidak fair? Mengapa pincang? Aku punya pengalaman pribadi mengenai kepincangan lembaga administrasi negara saat Aku mengurus KTP baru karena KTP lamaku sudah habis. Mengikuti aturan, Aku mengajukan dari tingkat RT lalu ke RW, Kelurahan dan seterusnya. Tanpa ada dramatisasi, kehebohan pribadiku sudah dimulai di tingkat RT, dimana pengajuan formulir KTP ku ditolak dan disarankan untuk diganti atau ditulis kembali, karena di kolom agama Aku isi Buddha. Pak RT sepertinya sudah tau kebusukan lembaga administrasi negara mengenai susahnya merubah agama dari KTP lama yang sebelumnya Islam menjadi KTP baru dengan agama selain Islam. WOW! bukankah negara ini menjamin kebebasan beragama? Walaupun dilihat dari sudut manapun Aku hanya sekedar iseng mengganti agamaku di KTP baru menjadi Buddha, jaminan negara hanyalah omong kosong belaka. Aku tulis ulang formulir KTP lalu mengajukan lagi ke pak RT, lagi lagi ditolak dan anehnya diminta untuk menulis kolom agama dengan isian Islam saja biar lebih mudah mengurusnya nanti. Bahkan pak RT akhirnya cerita hal yang sama mengenai pengurusan KTP beliau pada saat menikah dahulu. Setauku pak RT memang beragama Katolik namun menikah dengan seorang wanita Islam, dan menikah di KUA secara Islam juga. Jadi pak RT menyarankan agar Aku, seorang Victor yang selalu melawan arus, untuk ikut arus saja. Akhirnya Aku memutuskan untuk berhenti saat itu juga, toh juga tidak ada razia KTP di kota sendiri. Beberapa waktu kemudian, Aku iseng coba menemui makelar KTP di kelurahan tempat tinggalku, makelar ini juga orang dalam kantor kelurahan, biasanya cukup memberi imbalan minimal 20 ribu dan fotokopi KK, dan pas foto, KTP baru akan diantarkan ke rumah model delivery service. Setelah saya lampirkan fotokopi KK, pas foto dan tips 20 ribu rupiah, sang makelar mengatakan KTP baruku akan diantar paling lambat 3hari. Sesaat kemudian Aku merogoh dompet dan menambahkan "imbalan" 50 ribu lagi. Makelar tersebut kaget dan sedikit kebingungan, lalu dia bilang untuk apa uang 50 ribu itu, Aku jawab buat ganti agamanya ke Buddha. Anehnya uang tersebut dia kembalikan dan bilang tidak bisa. Aku sodorkan lagi dan bilang ya sudah ganti apa aja yang penting diganti ke selain Islam, dia kembali menolak dan bilang ikut arus saja mas. Lagi lagi aku mendengar kata "ikut arus" sama seperti kata-kata pak RT yang sesaat itu juga mengiang di kepala. Apa arus yang harus Aku ikuti? Seperti inikah sistem birokrasi negara Indonesia? Dimana letak kebebasan memilih agama bila agama di KTP saja harus "ikut arus" agar besaran persen penduduk Indonesia yang beragama Islam tidak menurun dan justru bertambah. Banyak sekali komunitas Chinese di sekitar tempat tinggalku yang memilik KTP beragama Islam padahal mereka tidak berkeyakinan Islam. Merekalah sedikit contoh korban sistem "ikut arus" tanpa memperjuangkan hak nya untuk bisa memiliki KTP sesuai keyakinan masing masing. Sadar ga sadar, di kota kecil seperti Magelang saja sudah serumit ini, apalagi di kota yang memiliki adat, budaya dan histori Muslim seperti Demak atau bahkan Aceh.
Pak RT, pak makelar KTP kelurahan, beberapa orang Chinese yang sudah disebutkan diatas adalah contoh skala minor, skala local. Bagaimana dengan skala regional? Nasional? Ditambah penduduk pendatang atau bule bule yang mau mau saja dicantumkan sebagai Islam KTP agar mudah ikut arus untuk bisa tinggal, atau berbisnis di negeri ini, atau bahkan menikah dengan penduduk setempat, maka wajar kan kalo persentasi kependudukan mengenai Agama mayoritas di Indonesia sedikit timpang dan wajib dipertanyakan valid atau tidaknya survey tersebut. Negara sudah melanggar beberapa pasal UUD45 mengenai hak warga negara.
-Aku, Victor Islam KTP, salah satu korban penjajahan hak Oleh sistem Birokrasi "ikut arus"-