Kursi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
tahun ini, tidak hanya diperuntukkan bagi para WNI pada umumnya. Dari
sekitar 60 ribu kursi CPNS yang disediakan pada 2013 ini, pemerintah
mengalokasikan 300 kursi untuk penyandang cacat atau difabel. Tidak
hanya itu, 100 kursi juga diperuntukkan bagi para pemuda asal Papua.
Rencananya, penerimaan CPNS itu akan dilakukan Agustus mendatang.
Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo, kebijakan tersebut dibuat berkaitan dengan prinsip keadilan. "Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan sekaligus untuk memperkuat peran PNS sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," urai Eko di Jakarta, Rabu, 1 Mei kemarin.
Di samping untuk kaum difabel dan pemuda Papua, Eko melanjutkan, pemerintah juga akan menyiapkan kursi CPNS khusus kepada sejumlat atlet nasional. Menurut Eko, kebijakan mengalokasikan kursi CPNS bagi kaum difabel, atlet nasional dan para pemuda Papua itu sejalan dengan bunyi pasal 27 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya ayat (2)," yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Eko para penyandang cacat tersebut, banyak memiliki kemampuan tertentu, sekalipun memiliki kekurangan. Sehingga, mereka masih bisa bekerja sebagai PNS. Sementara para pemuda Papua yang telah disiapkan kuota 100 orang untuk ditempatkan" sebagai PNS di kementerian/lembaga, diharapkan bisa menjadi perekat NKRI. "Kalau atlet berprestasi, disiapkan formasi untuk menjadi pelatih dengan asumsi setiap 4 tahun (sekali penyelenggaraan PON) sekitar 1.000 orang," ujarnya.
Dalam rekrutmen CPNS yang diperkirakan akan berlangsung Agustus ini, kata Eko, pemerintah juga menetapkan sejumlah jabatan yang menjadi prioritas. Sebab, pegawai pada kelompok jabatan dimaksud berdasarkan hasil perhitungan beban kerja dinilai kurang."
Seperti diketahui, moratorium penerimaan CPNS reguler telah dicabut, namun jumlahnya terbatas. Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun tahun ini mencapai sekitar 110.000, sementara yang akan diterima sekitar 60.000 orang. Tes penerimaan CPNS jalur reguler ini akan digelar serentak pada Agustus nanti. Sementara untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2, jumlahnya mencapai 500 ribu.
Untuk PTT K2, pemerintah masih akan melakukan penentuan kuota formasi jurusan dan usulan dari daerah. Jika kuota telah ditentukan, maka tes bisa dilakukan pada Juli atau Agustus.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Sealatan sendiri sudah mengusulkan 1.885 formasi kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Tautoto Tanaranggina mengatakan kuota tersebut yang telah dilaporkan ke Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Formasi yang diusulkan antara lain tenaga medis dan tenaga teknis. Kuota PNS untuk tenaga medis mencapai 526 orang, sementara untuk program jurusan tenaga teknis berjumlah 1.359 orang.
Tetapi untuk jadwal seleksi penerimaan CPNS baru, BKD Sulsel belum menerima petunjuk pelaksanaan resmi dari pemerintah pusat. Begitu juga dengan seleksi tenaga honorer Kategori II (K2) yang baru saja diuji publik.
"Kami belum tahu apakah pendaftaran CPNS tetap Juni mendatang atau kembali ditunda. Hal itu tergantung keputusan Kemenpan dan BKN," tandasnya.
Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo, kebijakan tersebut dibuat berkaitan dengan prinsip keadilan. "Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan sekaligus untuk memperkuat peran PNS sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," urai Eko di Jakarta, Rabu, 1 Mei kemarin.
Di samping untuk kaum difabel dan pemuda Papua, Eko melanjutkan, pemerintah juga akan menyiapkan kursi CPNS khusus kepada sejumlat atlet nasional. Menurut Eko, kebijakan mengalokasikan kursi CPNS bagi kaum difabel, atlet nasional dan para pemuda Papua itu sejalan dengan bunyi pasal 27 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya ayat (2)," yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Eko para penyandang cacat tersebut, banyak memiliki kemampuan tertentu, sekalipun memiliki kekurangan. Sehingga, mereka masih bisa bekerja sebagai PNS. Sementara para pemuda Papua yang telah disiapkan kuota 100 orang untuk ditempatkan" sebagai PNS di kementerian/lembaga, diharapkan bisa menjadi perekat NKRI. "Kalau atlet berprestasi, disiapkan formasi untuk menjadi pelatih dengan asumsi setiap 4 tahun (sekali penyelenggaraan PON) sekitar 1.000 orang," ujarnya.
Dalam rekrutmen CPNS yang diperkirakan akan berlangsung Agustus ini, kata Eko, pemerintah juga menetapkan sejumlah jabatan yang menjadi prioritas. Sebab, pegawai pada kelompok jabatan dimaksud berdasarkan hasil perhitungan beban kerja dinilai kurang."
Seperti diketahui, moratorium penerimaan CPNS reguler telah dicabut, namun jumlahnya terbatas. Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun tahun ini mencapai sekitar 110.000, sementara yang akan diterima sekitar 60.000 orang. Tes penerimaan CPNS jalur reguler ini akan digelar serentak pada Agustus nanti. Sementara untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2, jumlahnya mencapai 500 ribu.
Untuk PTT K2, pemerintah masih akan melakukan penentuan kuota formasi jurusan dan usulan dari daerah. Jika kuota telah ditentukan, maka tes bisa dilakukan pada Juli atau Agustus.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Sealatan sendiri sudah mengusulkan 1.885 formasi kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Tautoto Tanaranggina mengatakan kuota tersebut yang telah dilaporkan ke Kementerian Aparatur Negara (Kemenpan) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Formasi yang diusulkan antara lain tenaga medis dan tenaga teknis. Kuota PNS untuk tenaga medis mencapai 526 orang, sementara untuk program jurusan tenaga teknis berjumlah 1.359 orang.
Tetapi untuk jadwal seleksi penerimaan CPNS baru, BKD Sulsel belum menerima petunjuk pelaksanaan resmi dari pemerintah pusat. Begitu juga dengan seleksi tenaga honorer Kategori II (K2) yang baru saja diuji publik.
"Kami belum tahu apakah pendaftaran CPNS tetap Juni mendatang atau kembali ditunda. Hal itu tergantung keputusan Kemenpan dan BKN," tandasnya.