Rabu, 15 Mei 2013

Pembayaran Sertifikasi Guru Terhambat Juknis

   
           Bupati Barru saat menghadiri acara Perkawinan di Gedung SMAN Mangkoso


Tunjangan sertifikasi guru di Barru bukan hanya periode 2013 yang belum dibayarkan selama empat bulan, Januari-April. Tapi juga untuk bulan Desember 2012. Sehingga total tunggakan sertifikasi yang belum dibayarkan hingga saat ini selama lima bulan.
Hal ini membuat ratusan guru di Barru menjadi resah. Merekapun mengungkapkan rasa kecewanya terhadap Pemkab Barru, karena sudah lima bulan tidak menerima haknya.
''Kita sudah melaksanakan kewajiban mengajar sebagai tugas pokok. Sekarang kita menuntut hak untuk segera dibayarkan,'' cetus seorang guru.
Yang sangat disayangkan guru di daerah ini, PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) sebagai organisasi yang mewadahi para guru tak pernah bersuara memperjuangkan hak anggotanya. DPRD Barru didesak untuk mendesak Pemkab agar segera merealisasikan pembayaran tunjangan sertifikasi para guru.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Barru, Andi Muhammad Bau Massepe yang ditemui di ruang kerjanya, Sabtu pekan lalu, mengakui tunjangan sertifikasi guru belum dibayarkan sampai sekarang. Alasannya, karena petunjuk teknis (juknis) yang berhubungan dengan anggaran tersebut belum ditandatangani.
''Kita masih terus mengkonsultasikannya. Setidaknya, kalau juknis sudah ditandatangani, tentu akan menjadi petunjuk resmi untuk membayarkan tunjangan sertifikasi. Hal prinsip ini yang kami tunggu. Sebab dengan adanya juknis, DPKD tidak salah dalam membayar tunjangan sertifikasi guru," jelas Andi Muhammad.
Dia mengakui, memang juknis yang dikirim Dinas Pendidikan namun belum ditandatangani. ''Kalau tidak ada tanda tangan di juknis, mana mungkin bisa ditindaklanjuti dengan pembayaran,'' cetusnya.
Apalagi, tambah Andi Muhammad, permasalahan sering terjadi, karena ada beberapa guru yang komplain ke DPKD dengan alasan tunjangan sertifikasi yang

diterimanya masih disesuaikan dengan gaji pokok lama. Bukan disesuaikan dengan gaji pokok yang baru.
''Ini yang membuat kita heran. Kenapa keberatan tersebut ditujukan ke DPKD. Bukankah data yang masuk itu diajukan oleh guru itu sendiri. Pembayaran yang kami lakukan berdasar dari data yang diterima di DPKD