Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara memastikan proses
penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) regular dibuka pada Agustus
mendatang. Dari kuota nasional yang disiapkan, CPNS formasi umum akan
mendapatkan 60.000 kuota, selebihnya diambil dari pengangkatan nonregular,
Kategori 1 (K1) dan Kategori 2 (K2).
"Moratorium PNS telah dicabut. Ini membuka kesempatan kembali kepada provinsi, kabupaten dan kota membuka penerimaan reguler CPNS. Insya Allah, Agustus kita buka," jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, disela-sela penandatanganan zona integritas oleh kepala daerah se-Sulsel di Hotel Sahid, Makassar, Rabu (10/4).
Menurut Azwar, penerimaan CPNS akan didasari pada analisis jabatan. Atau pada kebutuhan tiap-tiap daerah. "Syaratnya daerah harus membuat analisa kebutuhan, apa yang sudah ada dan apa yang belum ada. Dari situ nanti kita menentukan kuota per daerah," terang dia.
Sementara itu, untuk pengangkatan honorer Kategori Satu (K1) yang masih bermasalah di beberapa daerah termasuk di Kota Makassar, Azwar mengatakan, pihaknya akan melakukan uji administrasi. "Siapa tahu berkas mereka tercecer atau memang mereka tidak berhak. Itu nanti kita lihat dari hasil uji administrasi. Sekarang sementara diverifikasi, jadi tunggu saja hasilnya," papar Azwar. Menurutnya, banyak honorer K1 yang memang tidak sesuai kriteria. Untuk itu, harus dilakukan kembali audit dengan tujuan tertentu (ATT). Terdapat kata Azwar, sepertiga honorer K1 dari 20.000 honorer K1 di Indonesia yang bermasalah.
"Sebab ada K1 yang bisa lolos ke honorer K2. Nah yang seperti ini yang harus ditertibkan," jelasnya.
Sedangkan untuk honorer Kategori dua (K2), ujar Azwar, masih dilakukan uji publik termasuk menerima pengaduan dari masyarakat dan LSM. "Terdapat 500.000 honorer K2 di Indonesia yang masih diuji publik. Mereka akan mengikuti tes pada bulan Juli dan Agustus mendatang," jelasnya. Beberapa penilaian dalam tes nanti diantaranya kepribadian dan akademik. Sementara untuk kelompok guru akan dilakukan tes mengajar dan penguasaan materi serta kualitas mengajar.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Tautoto Tana Ranggina mengaku, telah mengusulkan 1.000 lebih formasi CPNS tahun ini. Pengusulan tersebut untuk mengganti 500 PNS yang memasuki masa pensiun dan ditempatkan di bagian teknis.
"Kami memang tidak menerima CPNS tahun 2012, sehingga hampir 500 PNS butuh pengganti Kebanyakan di lingkup teknis seperti kesehatan, pendidikan dan pertanian," singkat Kabiro Kesbang Pemprov Sulsel ini.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Makassar HM Kasim Wahab, mengatakan, saat ini pihaknya tengah menganalisis kebutuhan CPNS pada beberapa bidang. Dalam waktu dekat akan segera ditentukan berapa kuota yang akan diajukan ke Kemenpan.
"Tapi yang jelas, guru dan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas kita," jelas Kasim.
Untuk hitung-hitungan kasarnya kata dia, kebutuhan PNS dari tahun ke tahun selalu bertambah. Apalagi, tahun kemarin tidak ada penerimaan karena masih berlakunya moratorium CPNS.
Selain CPNS regular kata Kasim, pihaknya juga berharap Kemenpan segera merampungkan verifikasi lanjutan dari honorer K2 dan K1 Makassar yang masih bermasalah
"Moratorium PNS telah dicabut. Ini membuka kesempatan kembali kepada provinsi, kabupaten dan kota membuka penerimaan reguler CPNS. Insya Allah, Agustus kita buka," jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, disela-sela penandatanganan zona integritas oleh kepala daerah se-Sulsel di Hotel Sahid, Makassar, Rabu (10/4).
Menurut Azwar, penerimaan CPNS akan didasari pada analisis jabatan. Atau pada kebutuhan tiap-tiap daerah. "Syaratnya daerah harus membuat analisa kebutuhan, apa yang sudah ada dan apa yang belum ada. Dari situ nanti kita menentukan kuota per daerah," terang dia.
Sementara itu, untuk pengangkatan honorer Kategori Satu (K1) yang masih bermasalah di beberapa daerah termasuk di Kota Makassar, Azwar mengatakan, pihaknya akan melakukan uji administrasi. "Siapa tahu berkas mereka tercecer atau memang mereka tidak berhak. Itu nanti kita lihat dari hasil uji administrasi. Sekarang sementara diverifikasi, jadi tunggu saja hasilnya," papar Azwar. Menurutnya, banyak honorer K1 yang memang tidak sesuai kriteria. Untuk itu, harus dilakukan kembali audit dengan tujuan tertentu (ATT). Terdapat kata Azwar, sepertiga honorer K1 dari 20.000 honorer K1 di Indonesia yang bermasalah.
"Sebab ada K1 yang bisa lolos ke honorer K2. Nah yang seperti ini yang harus ditertibkan," jelasnya.
Sedangkan untuk honorer Kategori dua (K2), ujar Azwar, masih dilakukan uji publik termasuk menerima pengaduan dari masyarakat dan LSM. "Terdapat 500.000 honorer K2 di Indonesia yang masih diuji publik. Mereka akan mengikuti tes pada bulan Juli dan Agustus mendatang," jelasnya. Beberapa penilaian dalam tes nanti diantaranya kepribadian dan akademik. Sementara untuk kelompok guru akan dilakukan tes mengajar dan penguasaan materi serta kualitas mengajar.
Di tempat yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Tautoto Tana Ranggina mengaku, telah mengusulkan 1.000 lebih formasi CPNS tahun ini. Pengusulan tersebut untuk mengganti 500 PNS yang memasuki masa pensiun dan ditempatkan di bagian teknis.
"Kami memang tidak menerima CPNS tahun 2012, sehingga hampir 500 PNS butuh pengganti Kebanyakan di lingkup teknis seperti kesehatan, pendidikan dan pertanian," singkat Kabiro Kesbang Pemprov Sulsel ini.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Makassar HM Kasim Wahab, mengatakan, saat ini pihaknya tengah menganalisis kebutuhan CPNS pada beberapa bidang. Dalam waktu dekat akan segera ditentukan berapa kuota yang akan diajukan ke Kemenpan.
"Tapi yang jelas, guru dan tenaga kesehatan masih menjadi prioritas kita," jelas Kasim.
Untuk hitung-hitungan kasarnya kata dia, kebutuhan PNS dari tahun ke tahun selalu bertambah. Apalagi, tahun kemarin tidak ada penerimaan karena masih berlakunya moratorium CPNS.
Selain CPNS regular kata Kasim, pihaknya juga berharap Kemenpan segera merampungkan verifikasi lanjutan dari honorer K2 dan K1 Makassar yang masih bermasalah