Pelaksanaan Kurikulum 2013 di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat pada Juli nanti masih membingungkan para guru dan pihak sekolah.
Sosialisasi yang dilaksanakan pemerintah dan pemerintah daerah baru terbatas di kalangan pimpinan sekolah yang sifatnya umum, tetapi teknis pelaksanaan di tingkat sekolah masih belum jelas.
"Sosialisasi yang disampaikan ke kami baru sampai struktur kurikulum saja mengenai jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran. Untuk implementasi teknisnya belum detail sehingga kami pun masih agak bingung untuk memutuskan," kata Tety Sulastry, Wakil Kepala SMKN 24 Jakarta Bidang Kurikulum, di Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Menurut Tety, soal peminatan siswa Kelas X juga masih belum diputuskan sekolah bagaimana pelaksanaannya. Sebab, jika hanya mengandalkan nilai ujian nasional di jenjang SMP, maka tidak cukup dipakai sebagai dasar untuk menentukan peminatan siswa.
Pada kebijakan Kurikulum 2013, penjurusan yang dimulai di Kelas XI diubah menjadi peminatan di Kelas X. Ada tiga kelompok peminatan, yakni Matematika dan Sains (Biologi, Fisika, dan Kimia); Sosial (Geografi, Sejarah, Sosiologi dan Antropologi, serta Ekonomi); dan Bahasa (Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, serta Bahasa Arab).
Kebingungan sekolah terkait proses peminatan yang tepat, tidak sekadar asal diminati siswa, tanpa ada ukuran yang jelas. Persoalannya, pendaftaran siswa baru di SMA di DKI Jakarta gratis alias tidak dipungut pendaftaran. Padahal, sekolah membutuhkan dukungan tes potensi akademik atau sejenisnya untuk memastikan peminatan siswa tepat.
"Pembiayaan ini siapa yang menanggung? Sebab, item ini tidak ada dalam anggaran yang ditanggung APBD. Masih banyak hal teknis yang perlu diperjelas. Kami butuh pendampingan pengawas supaya sesuai dengan yang diinginkan dalam Kurikulum 2013," kata Tety.
Menurut Tety, yang utama dan cukup berat adalah mengubah paradigma guru untuk dapat menciptakan pembelajaran yang mampu mendorong kreativitas dan daya nalar siswa. Selain itu, guru juga perlu pendampingan untuk dapat mengembangkan penilaian hasil belajar yang tidak sekadar tes, tetapi juga seluruh proses belajar.
Hal senada disampaikan Kresno Puji Astuti, Kepala SMPN 38 Jakarta. Sosialisasi Kurikulum 2013 masih bersifat umum sehingga sekolah saat ini mengambil sikap menunggu kejelasan rincian implementasi kurikulum baru ini.
"Kami menunggu saja instruksi dari dinas pendidikan. Sampai saat ini, informasi pelatihan guru Kelas X juga belum. Jika ada seminar-seminar, tentu kami akan kirimkan guru supaya lebih siap," kata Kresno.
Kondisi serupa juga dialami para guru di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kasmawati, Kepala SDN 2 Lamokato, mengatakan, sosialisasi Kurikulum 2013 masih belum merata di semua guru dan sekolah. Padahal, perubahan besar terjadi dalam pembelajaran di jenjang SD.
Meskipun pembelajaran tematik sudah dikenal di SD, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. Menurut Kasmawati, kemampuan guru masih minim sehingga perlu pendampingan yang intensif.
Menurut Kasmawati, guru inti nantinya akan dilatih di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di tingkat provinsi yang akan dilatih oleh pelatih dari tingkat pusat. Para guru inti ini dipersiapkan untuk melatih dan mendampingi guru-guru kelas di kota/kabupaten masing-masing.
Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengatakan, organisasi profesi guru tidak dilibatkan secara aktif dalam penyusunan Kurikulum 2013 dan proses penyiapan guru.
"Kami hanya diminta untuk mengajukan calon guru dari tiap provinsi untuk dipilih menjadi guru inti," ujar Sulistiyo.