Aktivis sosial, Palti Hutabarat, menyinggung dugaan keberadaan bandara yang beroperasi tanpa otoritas resmi negara di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah.
Isu tersebut sebelumnya heboh setelah muncul kabar mengenai fasilitas penerbangan yang diduga digunakan operasional perusahaan di kawasan tersebut.
Palti mengatakan, pemerintah harus memberikan penjelasan terbuka terkait keberadaan fasilitas tersebut.
Ia menegaskan pentingnya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan.
"Bandara ilegal yang ada di Morowali tidak mungkin ada tanpa sepengetahuan presiden sebelumnya, Pak Jokowi,” ujar Palti kepada fajar.co.id, Selasa (25/11/2025).
Ia menyinggung bahwa Morowali merupakan salah satu kawasan yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pemerintahan Jokowi.
"Apalagi dalam PSN yang digadang oleh Pak Jokowi, Morowali adalah salah satu proyeknya," sebutnya.
Karena itu, kata Palti, keberadaan fasilitas penerbangan tanpa izin jika terbukti tidak bisa dilepaskan dari perhatian pemerintah pusat saat itu.
“Bandara ilegal di Morowali harus diusut tuntas. Bukan hanya pada level dirjen kementerian dan menteri, tapi juga sampai kepada Jokowi yang punya kepentingan besar pada program hilirisasi industri,” ucapnya.
Palti juga merujuk pada sejumlah tudingan publik dan laporan lembaga internasional yang sempat ramai diperbincangkan terkait integritas pemerintahan sebelumnya.
"Hal ini semakin membenarkan cap Jokowi sebagai Finalis Tokoh Terkorup Sedunia versi OCCRP 2024," tandasnya.
Palti mendorong pemerintah saat ini untuk memastikan bahwa tata kelola industri di berbagai daerah, termasuk Morowali, berada dalam koridor hukum yang sah serta diawasi secara ketat.
Sebelumnya, isu keberadaan bandara yang diduga beroperasi tanpa otoritas negara di kawasan industri Morowali mendadak menjadi perhatian publik.
Hal ini mencuat setelah Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, mengungkap sederet kejanggalan terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang sudah berjalan sejak masa pemerintahan Jokowi pada 2019.
Menurut Edna, persoalan ini sesungguhnya bukan hal baru. Ia menyebutnya sebagai bagian dari rangkaian kebocoran sektor tambang yang telah lama disorot sejak Pilpres 2014.
“Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal,” ujar Edna dalam Channel Youtube Forum Keadilan TV, dikutip pada Selasa (25/11/2025).
Ia menjelaskan, belakangan Presiden Prabowo Subianto memang meminta TNI melakukan latihan di sejumlah wilayah yang dekat dengan lokasi tambang ilegal, seperti Bangka Belitung dan Morowali.
Namun, temuan yang muncul di Morowali disebut jauh lebih mencengangkan.
“Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia," Edna menuturkan.
"Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk,” ungkapnya.
Edna menambahkan, keterangan serupa juga disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat meninjau latihan TNI di kawasan tersebut.
“Ini yang disampaikan Menhan Pak Sjafrie. Di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau bilang, nggak boleh ada negara di dalam negara,” kata Edna menirukan pernyataan Menhan.
Ia menjelaskan, latihan TNI di Morowali merupakan bagian dari latihan Komando Gabungan (Kogab) dengan skenario perebutan pangkalan udara.
Namun fokus Edna justru pada pesan yang disampaikan Menhan, yang dinilainya sangat tegas dan tidak bisa dianggap remeh.
“Untuk jabatan menteri itu pernyataan yang teramat jelas. Beliau juga ngomong bahwa kita harus berdaulat, ini harta kita, kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kita harus tahu barang yang keluar masuk,” terangnya.
Edna turut menyoroti fakta bahwa bandara milik IMIP sudah beroperasi sejak diresmikan Jokowi pada 2019.
“Artinya sudah berlangsung cukup lama dan selama itu tidak ada aparatur negara di situ. Itu yang kita pertanyakan,” tegasnya.
Ia mendorong masyarakat ikut mengawal perkembangan berikutnya, terutama setelah Menhan menyatakan akan melaporkan temuannya kepada Presiden Prabowo.
“Kita lihat tindakannya seperti apa. Harapannya harus ada orang bea cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang imigrasi juga. Minimal itu. Belum lagi airnav. Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu? Ini soal regulasi udara juga,” tandasnya.
Lebih jauh, ia menilai perlu ada kejelasan mengenai siapa pihak yang pertama kali mengeluarkan izin bandara tersebut.
Edna bilang, sorotan ini membuka kemungkinan adanya pelanggaran yang berjalan bertahun-tahun tanpa intervensi negara.
“Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi,” kuncinya.
