Kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa terkait transfer keuangan daerah (TKD) menuai perdebatan tersendiri. Itu karena banyak kepala daerah yang merasa terganggu dengan kebijakan tersebut.
Para kepala daerah bahkan secara khusus telah mendatangi Kementerian Keuangan dan bertemu Menkeu guna mendapat penjelasan mengenai kebijakan tersebut, sekaligus menyampaikan kekhawatiran kepala daerah.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah akibat pengurangan transfer ke daerah (TKD), usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Selasa (7/10) lalu.
Haris menuturkan penurunan TKD berdampak besar terhadap kemampuan daerah di antaranya dalam membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan mengelola belanja operasional pegawai.
Menurut dia, banyak daerah kini menghadapi kesulitan menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat berkurangnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan tunda salur.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sehingga pengurangan dana ini berpotensi menurunkan kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan prioritas.
Ia menyebut beberapa kepala daerah menyampaikan kekhawatiran bahwa penurunan TKD bisa mengganggu kinerja aparatur sipil negara karena keterlambatan pembayaran hak pegawai yang berdampak pada produktivitas pemerintahan daerah.
Terkait dinamika yang terjadi akibat kebijakan Menkeu dengan kepala daerah itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengaku pihak Istana telah memberikan penjelasan kepada para kepala daerah terkait pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Prasetyo lantas menyinggung kedatangan para kepala daerah ke kantor Menkeu Purbaya bukan untuk menggruduk. Melainkan melakukan audiensi soal pemotongan TKD itu.
“Bukan menggeruduk lah itu, bukan. Mereka menyampaikan apa yang menjadi dinamika, dan kemarin sudah diterima oleh Menteri Keuangan, juga oleh Mendagri," ujar Prasetyo dikutip Minggu (12/10).
Prasetyo mengaku Istana telah turun tangan dan menjelaskan dinamika yang terjadi ke para kepala daerah tersebut.
"Kami berikan pemahaman bersama bahwa yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini sekarang dibagi menjadi dua, yaitu transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung,” ujarnya.
Skema transfer tidak langsung meliputi berbagai program nasional pemerintah pusat yang juga diterima oleh masyarakat di daerah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sekitar Rp 335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah, kan begitu," kata Prasetyo.
Menanggapi kekhawatiran sebagian gubernur yang ingin menyalurkan anggaran sesuai dengan janji kampanye politik mereka.
Prasetyo mengatakan pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan tata kelola anggaran agar setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat.
"Itulah yang diberikan pemahaman dan penjelasan, oleh sekarang ini kami bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari perbaiki tata kelola anggaran supaya semua didesain untuk program-program yang berdampak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya
