Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan anugerah Satya Lencana Wirakarya kepada empat bupati daerah kelautan bertepatan pada Hari Nusantara 2018 di Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis (13/12).
Penghargaan tersebut diberikan kepada Bupati Banggai (Sulteng) Herwin Yatim, Bupati Pangkajene dan Kepulauan (Sulsel) Syamsudin Andi Hamid, Bupati Wakatobi (Sultra) Arhawi dan Bupati Lembata (NTT) Eliaser Yentji Sunur.
Anugerah tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Penganugerahan Satya Lencana Wirakarya, sebagai penghargaan atas upaya para bupati tersebut dalam mengembangkan dan membangun laut di daerahnya.
Mendagri mengatakan pembangunan dan pengembangan laut menjadi salah satu program kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo karena sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang besar dari laut.
“Sebagai salah satu negara yang memiliki bentang garis pantai terpanjang di dunia, dimana 75 persen wilayah Indonesia adalah lautan dengan hamparan pesisir mencapai 95.181 km, kita memiliki potensi unggulan dari sudut geopolitik, geostrategis maupun geoekonomi,” kata Mendagri dalam sambutannya di Pelabuhan Tangkian Luwuk, Banggai, Kamis.
Oleh karena itu, Mendagri berharap para bupati yang mendapatkan penghargaan itu dapat mempertahankan kinerja dalam mengelola pembangunan berkelanjutan di daerah kepulauan, serta dapat dijadikan contoh bagi daerah lain.
“Dengan kekayaan sumber daya yang berlimpah, baik sumber alam hayati dan non-hayati maupun jasa-jasa lingkungan, sebagai aset nasional yang harus kita kelola secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Hari Nusantara dirayakan untuk memperingati Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, yang menjadi dasar penetapan dan pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan di mata dunia.
Tjahjo menjelaskan upaya Indonesia untuk mendapat pengakuan tersebut tidaklah mudah karena ada penolakan dari negara-negara lain.
“Namun berkat perjuangan yang gigih selama 25 tahun, akhirnya konsep Indonesia sebagai negara kepulauan diakui dan disahkan pada 10 Desember 1982 melalui Konferensi PBB tentang hukum laut. Dan Indonesia telah meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1985,” ujar Tjahjo. (Ant)