Banyak publik terhenyak dan seolah tidak percaya jika nama seperti Prof Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan termasuk salah satu menteri yang di reshuffle. Publik menilai selama ini Prof Anies yang santun, pintar, berdedikasi di dunia pendidikan, ramah, baik kerja-kerjanya di Kabinet Kerja Joko Widodo (Jokowi). Sehingga ia jarang menjadi sorotan negative media. Pun mantan Rektor Universitas Paramadina ini tidak neko-neko sehingga rasanya tidak ada 'catatan' selama menjadi pembantu Jokowi. Prestasi Prof Anies Baswedan Anies Baswedan memang TOP, setidaknya itu menurut saya pribadi. Ia mengeluarkan ide-ide cemerlang, gagasan hebat, sejak belum menjabat sebagai menteri. Ia telah memprakarsai gerakan sosial ‘Indonesia Mengajar’. Bahkan gagasannya tersebut sejak beberapa tahun ini terus dilakukan di pelosok negeri , untuk saling berbagai pengetahuan kepada sesama anak bangsa tanpa pamrih. Ribuan orang dari berbagai profesi mau secara Cuma-Cuma meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada anak-anak di sekolah di seluruh pelosok negeri. Gagasan lainnya yang patut diacungi jempol adalah membiasakan anak membaca 15 menit sebelum mengikuti pelajaran di sekolah. Meskipun terpintas sederhana tetapi konsep besar ada di kebiasaan yang dihimbau untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Anak di dorong mau membiasakan diri membaca sejak dini dan mengetahui banyak hal dari buku-buku yang bermanfaat. Terobosan Anies lainnya saat menjadi Menteri Pendidikan danKebudayaan adalah gerakan orangtua mengantar anak di hari pertama sekolah. Anies mengharapkan kepedulian orang tua paling tidak mengantarkan akan di hari pertama sekolah agar anak menjadi lebih bersemangat mencari ilmu di sekolah. Selain menunjukkan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orangtua dan kedua belah pihak sama-sama bertanggungjawab dalam urusan pendidikan anak. Bahkan tahun ini, Anies juga mengeluarkan kebijakan untuk mencegah terjadinya kekerasan terulang pada saat Masa Orientasi Siswa(MOS) dengan mengeluarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Sekolah Bagi Siswa Baru. Regulasi ini memuat salah satunya adanya larangan perploncoan dan tindak kekerasan saat MOS. Apa 'Kesalahan' Prof Anies Sehingga Di Reshuffle? Sekali lagi, barangkali anda seperti saya, ikut terheran-heran karena Prof Anies masuk dalam gerbong reshuffle tahap kedua ini. Dengan terobosan dan prestasi yang cukup baik seperti itu, kenapa Presiden tetap mereshuffle-nya? Sesungguhnya saya sendiri tidak tahu penyebab dan alasan pastinya karena yang paling tahu pastinya Jokowi sendiri. Tetapi pastinya Presiden mempunyai alasan yang kuat hingga menganti salah satu menterinya (yang terbaik setidaknya menurut saya pribadi). Terlepas, barangkali ada alasan politis yang terkait jatah kursi kabinet dll, sebagai orang awam saya mencoba mengulik ‘kekurangan’ Anies. Tentunya tidak ada gading yang tidak retak, setiap menteri Kabinet Kerja Jokowi pasti ada kekurangan. Di balik kesuksesan dan kelebihan pak Anies, barangkali ini kekurangan yang mendorong ia terkena gelombang reshuffle ini.
Pertama, di daerah masih ada keluhan seputar pungutan sekolah. Pungutan biasanya marak terjadi saat penerimaan siswa baru. Berbagai alasan dilakukan sekolah atas nama pungutan tersebut. Contohnya uang sumbangan pendidikan. Yang namanya sumbangan mestinya tidak ditentukan jumlahnya dan bersifat sukarela serta prosesnya dimusyawarahkan dengan wali murid. Tetapi pada prakteknya masih yang diputuskan sepihak oleh pihak sekolah dan mengikat orangtua siswa. Pungutan lainnya misalnya untuk pembelian buku, seragam, kaos kaki, ikat pinggang, sepatu, tas. Pada intinya sekolah berupaya menarik uang dari siswanya dengan berbagai cara.
Kedua, terkait gonta gantinya kurikulum pendidikan. Antara mengunakan KTSP dan K 13 sempat membuat public bertanya-tanya, membuat guru kelimpungan untuk menyesuaikan diri, siswa kebingungan dan orangtua murid ikut pusing. Publik yang kurang memahami hanya menilai ada ketidakkonsistenan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menata sistim pendidikan di Indonesia.
Ketiga, dilihat dari kualitas pendidik masih kurang dari target ideal. Jika dilihat dari hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) hanya 40 persen peserta yang lulus diatas angka rata-rata dan hanya ada 25 persen dengan nilai baik. Upaya untuk meningkatkan kualitas guru masih menjadi PR yang dari waktu ke waktu butuh pembenahan.
Keempat, banyaknya kasus kekerasan di sekolah yang menjadi sorotan public. Guru di laporkan orangtua murid atas dugaan kekerasan menjadi persoalan yang dari hari ke hari semakin hangat diperbincangkan publik. Meskipun dalam berbagai kasus yang mencuat pihak guru tidak bisa disalahkan 100 persen tetapi toh sorotan terhadap guru tidak bisa di hindarkan. Guru sebagai pendidik yang mestinya di gugu dan di tiru (menjadi teladan) dianggap tidak mampu memerankan perannya. Mau tidak mau peran Kemendikbud juga disoroti.
Kelima, belum meratanya akses pendidikan di Indonesia. Hal ini paling mudah dilihat dalam program pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai akses mendapatkan pendidikan yang terjangkau belum bisa terdsitribusi secara merata. Padahal ini salah satu program andalan Jokowi saat kampanye Pilpres. Masih banyak keluhan di berbagai daerah tentang mahalnya dan tidak terjangkaunya biaya pendidikan dasar di Indonesia. Padahal KIP diharapkan mampu menjadi solusi keluhan pendidikan yang tidak merata dan terjangkau tersebut. Barangkali hal-hal tersebut yang menjadi catatan Presiden Joko Widodo, sehingga prestasi dan 'raport' Prof Anies di anggap masih di bawah target, belum mampu mendorong Jokowi dalam mewujudkan Nawa Cita-nya. Apapun, yang jelas, bangsa ini tetap berterimakasih atas dedikasi dan kerja keras Prof Anies selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kiprah Prof Anies tentunya akan selalu di tunggu meski tidak lagi di bawah komando langsung Presiden.
Pertama, di daerah masih ada keluhan seputar pungutan sekolah. Pungutan biasanya marak terjadi saat penerimaan siswa baru. Berbagai alasan dilakukan sekolah atas nama pungutan tersebut. Contohnya uang sumbangan pendidikan. Yang namanya sumbangan mestinya tidak ditentukan jumlahnya dan bersifat sukarela serta prosesnya dimusyawarahkan dengan wali murid. Tetapi pada prakteknya masih yang diputuskan sepihak oleh pihak sekolah dan mengikat orangtua siswa. Pungutan lainnya misalnya untuk pembelian buku, seragam, kaos kaki, ikat pinggang, sepatu, tas. Pada intinya sekolah berupaya menarik uang dari siswanya dengan berbagai cara.
Kedua, terkait gonta gantinya kurikulum pendidikan. Antara mengunakan KTSP dan K 13 sempat membuat public bertanya-tanya, membuat guru kelimpungan untuk menyesuaikan diri, siswa kebingungan dan orangtua murid ikut pusing. Publik yang kurang memahami hanya menilai ada ketidakkonsistenan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menata sistim pendidikan di Indonesia.
Ketiga, dilihat dari kualitas pendidik masih kurang dari target ideal. Jika dilihat dari hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) hanya 40 persen peserta yang lulus diatas angka rata-rata dan hanya ada 25 persen dengan nilai baik. Upaya untuk meningkatkan kualitas guru masih menjadi PR yang dari waktu ke waktu butuh pembenahan.
Keempat, banyaknya kasus kekerasan di sekolah yang menjadi sorotan public. Guru di laporkan orangtua murid atas dugaan kekerasan menjadi persoalan yang dari hari ke hari semakin hangat diperbincangkan publik. Meskipun dalam berbagai kasus yang mencuat pihak guru tidak bisa disalahkan 100 persen tetapi toh sorotan terhadap guru tidak bisa di hindarkan. Guru sebagai pendidik yang mestinya di gugu dan di tiru (menjadi teladan) dianggap tidak mampu memerankan perannya. Mau tidak mau peran Kemendikbud juga disoroti.
Kelima, belum meratanya akses pendidikan di Indonesia. Hal ini paling mudah dilihat dalam program pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai akses mendapatkan pendidikan yang terjangkau belum bisa terdsitribusi secara merata. Padahal ini salah satu program andalan Jokowi saat kampanye Pilpres. Masih banyak keluhan di berbagai daerah tentang mahalnya dan tidak terjangkaunya biaya pendidikan dasar di Indonesia. Padahal KIP diharapkan mampu menjadi solusi keluhan pendidikan yang tidak merata dan terjangkau tersebut. Barangkali hal-hal tersebut yang menjadi catatan Presiden Joko Widodo, sehingga prestasi dan 'raport' Prof Anies di anggap masih di bawah target, belum mampu mendorong Jokowi dalam mewujudkan Nawa Cita-nya. Apapun, yang jelas, bangsa ini tetap berterimakasih atas dedikasi dan kerja keras Prof Anies selama menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kiprah Prof Anies tentunya akan selalu di tunggu meski tidak lagi di bawah komando langsung Presiden.