Kepolisian, pengadilan dan partai politik di Indonesia dinilai sebagai lembaga paling korup pada urutan tiga teratas dalam survei yang dilakukan Transparansi Internasional melalui Global Corruption Barometer 2013.
Global Corruption Barometer melakukan survei terhadap 114.000 orang pada 107 negara yang menunjukkan bagaimana korupsi tersebar di wilayah tersebut.
Survei yang digelar Juli itu menanyakan pandangan warga terhadap korupsi sekaligus bagaimana pemerintah menyetop tindakan tersebut.
Khusus Indonesia, survei itu menemukan 91% responden menilai kepolisian korup disusul oleh parlemen yakni 89% responden dan pengadilan sebesar 86%. Lembaga lainnya adalah partai politik (86%), pejabat publik (79%), bisnis (54%), sistem pendidikan (49%), pelayanan kesehatan (47%), militer (41%), lembaga keagamaan (31%), lembaga sipil (27%), dan media (19%).
Temuan menarik lainnya adalah ketika survei itu menayakan apakah individu yang bersangkutan maupun orang dalam rumah tangga mereka menyuap satu dari pelbagai pelayanan publik selama 12 bulan terakhir. Jawabannya adalah 75% responden melaporkan suap kepada polisi, 66% menjawab menyuap pengadilan, 32% pada lembaga pertanahan, 21% pada pelayanan pendidikan serta 12% pada pelayanan kesehatan.
"Level membayar suap tetap sangat tinggi di seluruh dunia, tapi orang-orang percaya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menghentikan korupsi dan jumlah yang bersedia untuk memerangi penyalahgunaan kekuasaan, hubungan rahasia dan penyuapan, adalah signifikan," kata Huguette Labelle, Ketua Transparansi Internasional dalam siaran persnya, Minggu (1/9/2013)