Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Sabtu (31/8/2013) waktu setempat meminta Kongres memberikan izin bagi pemerintahannya untuk melancarkan aksi militer terhadap Suriah.
Obama mengatakan ia telah memutuskan bahwa AS berpendapat rezim Assad telah melakukan serangan senjata kimia ke wilayah pinggiran Suriah yang menewaskan lebih dari 1.400 orang.
Serangan itu, menurutnya, merupakan tindakan sangat keji yang akan diganjar dengan serangan militer terbatas oleh AS.
Namun, dalam langkah yang bisa membentuk kembali keseimbangan kekuatan antara Capitol Hill dan kantor kepresidenan, Obama mengatakan ia yakin bahwa dukungan Kongres adalah hal penting yang perlu didapat sebelum melancarkan perang.
Keputusan itu merupakan perubahan sikap dari presiden yang memiliki hubungan hambar dengan kalangan Republikan di Kongres yang terpecah.
Dengan mengambil keputusan itu, Obama juga berarti mengambil resiko mengalami nasib yang sama seperti Perdana Menteri Inggris David Cameron, yang kehilangan suara dari pihaknya sendiri dalam penentuan pemberian izin di parlemen bagi Inggris untuk menyerang Suriah.
"Saya akan meminta izin dari para wakil rakyat di Kongres untuk menggunakan kekuatan (menyerang Suriah)," kata Obama.
Obama secara relatif akan memiliki keyakinan dapat memenangi suara di Senat, yang dikendalikan oleh Demokrat dan termasuk beberapa senator Republiken, seperti Senator John McCain, yang telah mendesak dilancarkannya aksi militer terhadap Suriah.
Namun, akan merupakan tindakan gegabah untuk memperkirakan bagaimana perolehan suara akan dicapai di Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan Republikan.
Dewan tersebut berisi anggota-anggota konservatif yang mencemooh presiden dan telah merintangi agendanya.
Ketua DPR John Boehner mengatakan bahwa DPR AS akan mengadakan pembahasan tentang Suriah segera setelah lembaga itu kembali ke masa persidangan pada 9 September.
Dengan demikian, para anggota parlemen tidak akan dipanggil lebih awal dari reses musim panas mereka.
Di Washington, ada harapan yang meningkat bahwa aksi militer bahkan bisa terjadi segera pada akhir pekan ini, namun keputusan Obama berarti bahwa kemungkinan itu tidak akan terjadi.
Meskipun demikian, Presiden Obama juga mengatakan dirinya telah memutuskan bahwa penggunaan kekuatan perlu diperhitungkan dengan apa yang dikatakan Amerika Serikat sebagai fakta "yang tidak bisa dibantah" bahwa Suriah memang menggunakan senjata kimia.
"Militer kita sudah memposisikan aset-aset di kawasan itu," ujar Obama.
"Kita siap untuk menyerang pada waktu kapanpun yang kita pilih." Undang-undang dasar Amerika Serikat mengatur bahwa Kongreslah dan bukan presiden yang memiliki kekuasaan untuk menyatakan perang.
Namun pada prakteknya, presiden-presiden berdalih bahwa keterlibatan terbatas yang memberhentikan perang secara penuh --seperti yang dibayangkan Obama akan berlaku dalam masalah Suriah-- tidak memerlukan izin penuh dari Kongres.
Sebuah jajak pendapat yang diselenggarakan oleh NBC News yang hasilnya dipublikasikan pada hari Jumat menunjukkan bahwa setengah dari warga Amerika tidak ingin adanya campur tangan militer di Suriah.
Delapan dari 10 orang yang menjawab pertanyaan mengatakan presiden tidak perlu mendapat izin dari Kongres sebelum melancarkan aksi militer. (Reuters)
Serangan itu, menurutnya, merupakan tindakan sangat keji yang akan diganjar dengan serangan militer terbatas oleh AS.
Namun, dalam langkah yang bisa membentuk kembali keseimbangan kekuatan antara Capitol Hill dan kantor kepresidenan, Obama mengatakan ia yakin bahwa dukungan Kongres adalah hal penting yang perlu didapat sebelum melancarkan perang.
Keputusan itu merupakan perubahan sikap dari presiden yang memiliki hubungan hambar dengan kalangan Republikan di Kongres yang terpecah.
Dengan mengambil keputusan itu, Obama juga berarti mengambil resiko mengalami nasib yang sama seperti Perdana Menteri Inggris David Cameron, yang kehilangan suara dari pihaknya sendiri dalam penentuan pemberian izin di parlemen bagi Inggris untuk menyerang Suriah.
"Saya akan meminta izin dari para wakil rakyat di Kongres untuk menggunakan kekuatan (menyerang Suriah)," kata Obama.
Obama secara relatif akan memiliki keyakinan dapat memenangi suara di Senat, yang dikendalikan oleh Demokrat dan termasuk beberapa senator Republiken, seperti Senator John McCain, yang telah mendesak dilancarkannya aksi militer terhadap Suriah.
Namun, akan merupakan tindakan gegabah untuk memperkirakan bagaimana perolehan suara akan dicapai di Dewan Perwakilan Rakyat yang dikendalikan Republikan.
Dewan tersebut berisi anggota-anggota konservatif yang mencemooh presiden dan telah merintangi agendanya.
Ketua DPR John Boehner mengatakan bahwa DPR AS akan mengadakan pembahasan tentang Suriah segera setelah lembaga itu kembali ke masa persidangan pada 9 September.
Dengan demikian, para anggota parlemen tidak akan dipanggil lebih awal dari reses musim panas mereka.
Di Washington, ada harapan yang meningkat bahwa aksi militer bahkan bisa terjadi segera pada akhir pekan ini, namun keputusan Obama berarti bahwa kemungkinan itu tidak akan terjadi.
Meskipun demikian, Presiden Obama juga mengatakan dirinya telah memutuskan bahwa penggunaan kekuatan perlu diperhitungkan dengan apa yang dikatakan Amerika Serikat sebagai fakta "yang tidak bisa dibantah" bahwa Suriah memang menggunakan senjata kimia.
"Militer kita sudah memposisikan aset-aset di kawasan itu," ujar Obama.
"Kita siap untuk menyerang pada waktu kapanpun yang kita pilih." Undang-undang dasar Amerika Serikat mengatur bahwa Kongreslah dan bukan presiden yang memiliki kekuasaan untuk menyatakan perang.
Namun pada prakteknya, presiden-presiden berdalih bahwa keterlibatan terbatas yang memberhentikan perang secara penuh --seperti yang dibayangkan Obama akan berlaku dalam masalah Suriah-- tidak memerlukan izin penuh dari Kongres.
Sebuah jajak pendapat yang diselenggarakan oleh NBC News yang hasilnya dipublikasikan pada hari Jumat menunjukkan bahwa setengah dari warga Amerika tidak ingin adanya campur tangan militer di Suriah.
Delapan dari 10 orang yang menjawab pertanyaan mengatakan presiden tidak perlu mendapat izin dari Kongres sebelum melancarkan aksi militer. (Reuters)