TRENDING TOPICS

KONSULTASI PUBLIK CALON MENTERI KABINET KERJA II JOKOWI-MARUF (2019 - 2024) MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN * - Mahfud MD - Pratikno - Moeldoko - Budi Gunawan - Tjahjo Kumolo MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN * - Sri Mulyani Indrawati - Rini Sumarno - Wimboh Santoso - Sapto Amal Damandari Hartadi Agus Sarwono MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM * - Luhut Binsar Panjaitan - Desi Albert Mamahit - Airlangga Hartarto - Puan Maharani - Ade Supandi MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN * - Komarudin Watubun - Hayono Isman - Soekarwo - Johnny G Plate - Hary Tanoesoedibjo MENTERI SEKRETARIS NEGARA * - Erwan Agus Purwanto - Danang Girindrawardana - Pramono Anung - Gregorius Mere - Yasonna Hamonangan Laoly MENTERI DALAM NEGERI * - Tito Karnavian - Ganjar Pranowo - Muhaimin Iskandar - Djarot Saiful Hidayat - Hajriyanto Y Thohari MENTERI LUAR

Prabowo klaim menang 54,24% dari Jokowi, bandingkan hasil KPU 100% Pilpres 2019 yang ditolak BPN di 26 provinsi. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno klaim menang 54,24% dari Joko Widodo (Jokowi) dan Maruf Amin. BPN juga menolak hasil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pilpres 2019 yang hingga Selasa (15/5/2019) sudah 26 provinsi merampungkan rekapitulasi 100%. Sementara di tingkat nasional, KPU telah menetapkan rekapitulasi di 14 provinsi. Tapi Prabowo melalui BPN menolak hasil KPU 100% Pilpres 2019 dan mengklaim menang 54,24% dari Jokowi. Penolakan tersebut disampaikan Ketua BPN Prabowo-Sandi, Jenderal (Purn) Djoko Santoso dalam acara pemaparan kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019). "Kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi bersama-sama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Saya ulangi, kami Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi bersama ra

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Barru, AKBP Burhaman melakukan pertemuan dengan Ketua MUI Barru, AG Faried Wajedy MA dan pengurus Masjid Agung Nurul Iman, Kabupaten Barru. Pertemuan berlangsung di Masjid Agung Nurul Iman Barru di Jl Sultan Hasanuddin, Kecamatan Barru, Rabu (15/5/2019). Dalam pertemuan itu, AKBP Burhaman tampak didampingi Kapolsek Barru, Kompol Syarifuddin dan beberapa personel jajaran Polres Barru lainnya. Saat pertemuan, Ketua MUI Barru AG Faried Wajedy tampak asik berbincang dengan Kapolres. Begitupun perbincangan dengan pengurus masjid setempat. "Ini sebagai ajang silaturrahim saja di bulan Ramadan," kata Kasubbag Humas Polres Barru, AKP Sainuddin yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Sainuddin menambahkan, dengan pertemuan itu, hubungan ukhuwah islam dapat semakin kuat. Bukan hanya terhadap tokoh agama, namun hubungan dengan seluruh elemen masyarakat harus dijaga secara baik. "Juga diharapkan wilayah kita di Bar

Wakil Presiden RI, HM Jusuf Kalla dalam kunjungan kerjanya di Jenewa, Swis mendapat surprise dari Ibu Mufidah Kalla bersama staff dan kerabat. Hari ini, Rabu 15 Mei 2019, Wapres Jusuf Kalla tepat berusia 77 tahun. Kunjungan kerja ke Jenewa, untuk menghadiri forum PBB terkait pengurangan risiko kebencanaan atau Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2019 dan mengadakan sejumlah pertemuan bilateral. Dikutip dari salah satu media, suasana Lobi Hotel Beau Rivage Geneve, Jenewa, Swiss mendekati pukul 00.00 waktu setempat (WS) ramai dengan pengunjung. Pengunjung itu didominasi staf dan kerabat dekat JK yang menyertai lawatannya ke Swiss hendak memberi kejutan kepada JK usai makan malam dengan Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Setibanya di lobby hotel menuju lift, JK pun menerima ucapan selamat ulang tahun dari segenap rombongan. Selain paspampres para ajudan, dan staf Setwapres, turut pula Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo yang menyerahkan kue ulang tahun kepada JK.

Oknum penyelenggara pemilu mengakui perbuatannya. Mendapat bayaran dari caleg agar memanipulasi perolehan suara. SAAT ini, ada oknum anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pallangga diamankan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Gowa, Imran dan Ihwa. Sejauh ini, sudah tiga caleg yang terindikasi menyuap mereka. “Saya betul-betul menyesal dengan perbuatan yang telah mencoreng pesta demokrasi ini,” kata Imran di Kantor Polres Gowa, Selasa malam, 14 Mei. Mata pria 34 tahun itu berkaca-kaca sembari memohon maaf. Akibat ulahnya, terjadi kegaduhan di Gowa. Rekapitulasi suara pun berlarut-larut hingga molor beberapa hari. Imran dan Ihwa mengaku, untuk mengubah perolehan suara di beberapa partai tingkat kabupaten, dilakukan dengan cara mengurangi suara caleg tertentu. Kemudian, memindahkannya suara itu ke suara tiga caleg yang telah membayar jasa mereka. Keduanya leluasa melakukan itu karena memang bertanggung jawab atas bank data dari semua rekapitulasi suara yang dipasok dari

Rencana pemerintah untuk membayar THR PNS, TNI/Polri pada 24 Mei bakal molor. Pasalnya, ada aturan di mana pembayaran THR harus berpayung hukum peraturan daerah alias perda. Aturan tersebut tertuang di PP Nomor 35 dan 36 Tahun 2019 tentang pemberian THR bagi PNS dan TNI / Polri, dan pensiunan. Pasal 10 ayat 2 PP Nomor 36 bunyinya: “Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian THR yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Daerah.” Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, tidak masalah bila pembayaran THR molor. Dia optimistis seluruh guru PNS akan menerima THR sesuai besaran yang dijanjikan Presiden Joko Widodo yaitu sebesar take home pay bulanan, yakni gaji pokok plus tunjangan-tunjangan. “Kalau molor dikit enggak apa-apa. Pemerintah pasti akan mengusahakan karena kan sudah dijanjikan presiden,” kata Ramli kepada JPNN, Selasa (14/5). Dia menambahkan, minimal H-5 guru-guru PNS sudah menerima THR. Dan, itu

KPU kota Makassar melakukan rekapitulasi tingkat kota di Grand Asia, Rabu, 15 Mei. Namun Bawaslu Kota Makassar, menemukan sejumlah pergeseran suara calon anggota legislatif (caleg) pada proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019. Ketua Bawaslu Makassar Nursari mengatakan pergeseran suara ditemukan saat proses koreksi atau membandingkan data rekapitulasi tingkat kelurahan DAA1 dengan data tingkat kecamatan DA1.  Saat naik ketingkat kecamatan, ada suara caleg yang bertambah maupun berkurang. Pergeseran diduga dilakukan oknum tak bertanggung jawab. “Setelah kita kroscek dan sesuaikan plano DAA1 dan DA1 memang ada ketidaksesuaian. Dari awal kita rekomendasikan untuk segera dibuka planonya, karena kami anggap plano ini sumber data akurat terkait perolehan suara di TPS,” kata Nursari disela rapat pleno rekapitulasi. Nursari melanjutkan, hasil suara yang tidak sesuai ditemukan di beberapa kecamatan di Makassar. Temuan untuk jenis pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, d