Sorotan publik sedang tertuju saat dana pemerintah daerah mengendapkan di bank.
Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ( Pemprov Sulsel ) turut memiliki dana tersimpan di bank.
Catatan menunjukkan simpanan Pemprov Sulsel bank per September 2025 mencapai Rp1,28 triliun.
Angka ini menambah daftar daerah yang memiliki dana besar belum terserap.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyebut keuangan daerah terpusat di Bank Sulselbar.
"Semuanya di Bank Sulselbar, setau saya semuanya tidak boleh di deposito di bank lain," kata Andi Sudirman di Makassar, Jumat (24/10/2025).
Andi Sudirman mengaku pencatatan kas anggaran sudah berubah di Oktober.
Pasalnya program terus berjalan menuju akhir Oktober ini.
"Ini masalah aktual. Itu sesuatu yang sudah dikomit (diwajibkan) rekanan kontraktor yang belum diambil. Itu tercatat di bank," jelasnya.
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga Oktober 2025, realisasi belanja APBD Pemprov Sulsel baru mencapai 56,15 persen.
Sedangkan realisasi pendapatan sudah 70,39 persen.
Kemendagri menempatkan Sulsel masih di zona hijau, namun dengan catatan hampir merah.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan rendahnya serapan anggaran bukan sepenuhnya salah pemda.
Sebab sejak awal tahun pemerintah daerah dihadapkan pada penyesuaian besar akibat terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.
Sehingga belanja daerah baru bergulir di pertengahan hingga akhir tahun.
"Jangan menyalahkan daerah juga. Kita terlambat mulai kegiatan karena di awal tahun langsung keluar Inpres nomor 1 tahun 2025. Ada pengurangan belanja dan sebagian dana ditarik ke pusat," ujar Jufri.
Menurutnya, kondisi itu memaksa daerah menyesuaikan ulang regulasi APBD.
Kini Pemprov Sulsel terus berupaya mempercepat serapan anggaran.
Pemprov Jakarta Terbanyak
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut 15 pemerintah daerah ini masuk daftar dengan jumlah uang mengendap terbanyak di bank.
Bahkan jumlahnya tidak main-main, berdasarkan data Purbaya, para gubernur ini mengendapkan uang hingga triliunan di bank hingga berefek ke ekonomi.
Dari 15 daerah ini, teratas ada Pemprov DKI Jakarta dengan jumlah sekitar Rp14,6 triliun.
Dalam pemaparannya, Purbaya memperlihatkan 15 pemda yang memiliki simpanan uang terbanyak per September 2025 dan berikut daftarnya:
• Pemprov DKI Jakarta: Rp14,6 triliun
• Pemprov Jawa Timur: Rp6,8 triliun
• Pemkot Banjarbaru: Rp5,1 triliun
• Pemprov Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun
• Pemprov Jawa Barat: Rp4,1 triliun
• Pemkab Bojonegoro: Rp3,6 triliun
• Pemkab Kutai Barat: Rp3,2 triliun
• Pemprov Sumatera Utara: Rp3,1 triliun
• Pemkab Kepulauan Talaud: Rp2,6 triliun
• Pemkab Mimika: Rp2,4 triliun
• Pemkab Badung: Rp2,2 triliun
• Pemkab Tanah Bumbu: Rp2,1 triliun
• Pemprov Bangka Belitung: Rp2,1 triliun
• Pemprov Jawa Tengah: Rp1,9 triliun
• Pemkab Balangan: Rp1,8 triliun. (*)
Ribuan guru bersiap menyambut kabar gembira. Pencairan Tunjangan Profesi Guru TPG plus THR dan gaji ke-13 2025 kemungkinan besar akan digulirkan menjelang akhir tahun. Kendati belum ada pernyataan resmi tanggal pasti dari pemerintah. Analisis terhadap pola pencairan tahun lalu membuat banyak pihak mulai memprediksi periode yang paling mungkin. Dari kumpulan bukti digital dan informasi regulasi terbaru. Ada salah satu estimasi yang terus mencuat.Artikel ini merangkum sekaligus menjawab kapan tepatnya para guru sertifikasi bisa berharap uang THR serta gaji tambahan mereka masuk rekening. Sebelum masuk ke poin detail.Berikut tiga aspek utama yang perlu diketahui: 1. Regulasi dan petunjuk teknis yang menjadi dasar. 2. Riwayat pencairan 2024 sebagai pola waktu ideal. 3. Estimasi 2025 dan imbauan untuk guru sertifikasi. Regulasi dan Petunjuk Teknis yang Menjadi Dasar Pada tahun 2025 hak pencairan tunjangan tambahan untuk guru sertifikasi termasuk THR dan gaji ke-13 ditegaskan mela...
