Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Elnino M Husein Mohi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganulir permintaan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs-situs yang dituduh menyebarkan radikalisme. Alasannya, pemblokiran itu bisa berdampak pada sikap masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi.
“Permintaan BNPT terhadap Kemenkominfo untuk memblokir situs-situs yang dituduh penyebar radikalisme itu harus segera dinetralisir oleh Presiden Jokowi. Kalau itu dibiarkan, masyarakat akan menilai pemerintahannya Jokowi anti-Islam. Padahal ini hanya gara-gara keteledoran BNPT,” kata Elnino di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (31/3).
Elnino menambahkan, jangan sampai publik membandingkan ketika situs porno diblikir di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan pemblokiran situs-situs dakwah di era Jokowi. “Di zaman Jokowi situs Islam yang diblokir. Itu adalah isu yang sangat berbahaya karena sangat provokatif,” tegasnya.
Anak buah Prabowo Subianto di Gerindra itu menilai BNPT telah keliru besar karena memblokir situs tanpa membuktikan bahwa sudah ada orang yang menjadi teroris. BNPT, lanjutnya, secara sengaja maupun tidak telah menciptakan stereotype bahwa teroris di Indonesia hanya dari kalangan Islam. “BNPT tahu definisi teroris nggak sih?” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Gorontalo itu.
Elnino menegaskan, BNPT tidak punya otoritas untuk menilai bahwa suatu situs mengajarkan agama Islam ataupun paham teror. Sebab, yang punya otoritas untuk itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Ini bukti otoritarianisme pemerintah. Nawa Cita yang dihadirkan Jokowi terbukti berubah menjadi duka cita dalam kebebasan pers. Terbukti hadirnya pemerintah menggunakan kesewenang-wenangan melalui kekuasaannya untuk membungkam kebebasan berpendapat warga negara,” pungkasnya.