Dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), terdapat 14 daerah yang masih belum mencairkan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkaada) serentak. Jumlah tersebut adalah sebagian kecil dari 269 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak 2015
“Semua daerah itu telah menandatangani kesepakatan anggaran atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU,” kata Komisioner KPU, Arief Budiman.
KPU sendiri, kata Arief telah menegur daerah-daerah tersebut dan mereka berkomitmen untuk melakukan pencairan dana secepatnya kepada KPU Daerah. “Sudah koordinasi dengan KPU dan komitmen akan mencairkan pekan ini,” ujar Arief.
Ke 14 daerah itu adalah 4 kabupaten di Provinsi Bengkulu yaitu Mukomuko, Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur, 1 Kabupaten di Provinsi Jambi yaitu Tanjungjabung Barat. Selanjutnya Kota Banjarbaru dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung dan Kabupaten Belu di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, 2 kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Pegunungan Arfat dan Manokwari Selatan, Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat.
Arief kemudian juga mengungkapkan tentang realisasi anggaran pilkada serentak gelombang pertama yang disekapati dalam NPHD di 269 daerah adalah Rp 5,676 triliun. “Usulan Rp7,1 trilun tapi tidak semua disepakati dalam NPHD,” katanya.
Lanjut dia , disisi lain anggaran untuk KPU pusat justru belum tersedia. Sebab itu, KPU sudah mengajukan revisi anggaran yang akan digunakan dalam kegiatan monitoring dan supervisi. Usulan anggaran yang diajukan sebesar Rp50 miliar.
Namun usulan dana Rp50 miliar itu nantinya tidak hanya untuk KPU pusat. Tetapi meliputi KPU provinsi yang tidak menyelenggarakan pilkada serentak. ”Karena mereka juga bagian yang ikut bertanggung jawab,” tutupnya.
