Hubungan Indonesia-Australia kembali teruji menyusul komentar Per dana Menteri Tony Abbott minggu lalu yang mengingatkan Indonesia akan sumbangan Australia dalam mengatasi dampak bencana tsunami. Pernyataan Abbott itu dilontarkan agar Indonesia me lunak dengan membatalkan hukuman mati terhadap duo kriminal ”Bali Nine” Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
Menlu Australia Julie Bishop buru-buru menelepon Wapres Jusuf Kalla untuk ”meluruskan” pernyataan Abbott. Bishop ber harap, Indonesia dan Australia dapat bekerja sama membantu menangani sindikat narkoba serta kemungkinan Australia membantu mendanai proyek rehabilitasi. Namun, toh kemarahan publik Indonesia tidak dapat dibendung.
Gerakan #KoinUntukAustralia untuk mengembalikan sumbangan Australia mulai bergulir akhir pekan lalu. Itu merupakan bentuk ke tersinggungan masyarakat Indonesia yang tidak bisa dianggapen teng oleh Australia. Barangkali Abbott cukup frustrasi melihat Indonesia tampak bergeming terhadap berbagai upaya pemerintah Australia untuk menyelamatkan nyawa war ganya.
Sejumlah analis di Australia mengecam pernyataan Abbott yang dianggap justru mem perburuk strategi diplomasi ”Bali Nine” menyelamatkan Chan dan Sukumuran di hadapan regu tembak. Dalam jajak yang dilakukan Roy Morgan akhir Januari lalu, 62 persen rakyat Australia berpendapat bahwa pemerintah Australia tidak perlu berbuat banyak untuk menghentikan eksekusi terhadap duo kriminal ”Bali Nine”.
Menariknya, –dalam jajak pendapat yang sama– 52 persen publik Australia mendukung eksekusi dilangsungkan. Adagium crime does pay, tampaknya, benar-benar dipahami lebih dari 60 persen res ponden yang berusia 18–24 tahun. Tentu saja, hasil jajak pendapat tersebut cukup mengagetkan di kalangandalam negeri Australia.
Penolakan Hukuman Mati Dukungan publik Australia ter hadap Chan dan Sukumuran sejatinya bukan bentuk dukungan terhadap tindakan kriminal yang mereka lakukan, namun lebih terhadap penolakan terhadap hukuman mati. Secara formal, Australia telah menghapus hukuman mati peninggalan hukum adat masyarakat Aborigin.
Pada 2010, parlemen Australia mengundangkan larangan hukuman mati di seluruh negara bagian dengan menggantinya dengan hukuman seumur hidup. Hampir semua pembicaraan di sudut-sudut ko ta di Australia serta komentar di media sosial menyatakan sulit bersimpati terhadap mereka yang terlibat narkoba. Meski begitu, publik Australia menganggap duo Bali Nine layak mendapatkan ”ke sempatan kedua”.
Dengan demikian, Chan dan Sukumuran tetap dapat melakukan kerja selama di dalam penjara, membantu narapidana lainnya dengan kegiatan yang lebih berguna. Keduanya memang dikenal berhasil membalik keterbatasan di balik jeruji besi menjadi sebuah kesempatan untuk berkarya. Chan, misalnya, mengajari para narapidanakomputer dan memasak.
Sementara itu, Sukumuran membantu membuka beng kel sablon serta melukis yang hasil karyanya berhasil dipamerkan dan dijual di Australia. Chan dan Sukumuran juga aktif meminta para pembesuk dan sukarelawan untuk memberikan pelatihan kepada para narapidana serta membawa barangbarang yang dibutuhkan narapidana perempuan; kasur, pasta gigi, dan kebutuhan yang lain.
Keduanya bahkan melakukan konseling terhadap pecandu narkoba serta meng galang dana bagi narapidana yang membutuhkan pengobatan serius. Dengan kerja positif tersebut, keduanya berhasil menyingkirkan para preman penjara yang biasa memeras para narapidana. Hal itulah yang membuat publik Australia heran mengapa kerja mereka membantu narapidana yang lain untuk hidup lebih berguna tidak dilihat.
Gerakan Boikot Bali Suara pro dan kontra muncul menyusul usul gerakan boikot Bali untuk menekan pemerintah Indonesia. Anggota DPR Negara Bagian Victoria Fiona Pattern yang juga pemimpin Partai Sex Australia menyerukan warga Australia melakukan boikot agar Indonesia menyadari dampak ekonomi dari turis Australia yang enggan berwisata ke Bali.
Tetapi, mantan Duta Besar Australia untuk Indonesia Philip Flood menilai, gerakan tersebut sebagai ide yang bodoh. Menurut pandangan Flood, gerakan tersebut tidak akan mampu mengubah sikap pemerintah Indonesia terhadap eksekusi duo ”Bali Nine”. Sebagian publik Australia juga menilai, gerakan tersebut menunjukkan Australia menerapkan standar ganda.
Mereka mempertanyakan mengapa hal serupa tidak dilakukan terhadap Tiongkok yang melakukan eksekusi terhadap ribuan narapidana serta Amerika yang sejumlah negara bagian menerapkan hukuman mati. Hal yang sama terlihat ketika terpidana mati kasus bom Bali Amrozi menjalani eksekusi; mantan Perdana Menteri Kevin Rudd bahkan menyatakan keadilan telah ditegakkan, mengingat 88 warga menjadi korban bom Bali.
Gagal Paham
Hal lain yang sulit dimengerti publik Australia adalah ketika mun cul klaim bahwa hakim ”Bali Nine” dituduh meminta suap agar memperingan hukuman. Masyarakat Australia mempertanyakan mengapa kasus tersebut tidak diselidiki lebih da hulu sebelum putusan eksekusi di lakukan. Tuduhan suap adalah hal yang sangat serius di Australia.
Mereka lupa bahwa terpidana ”Bali Nine” berada di bawah yurisdiksi In donesia bahwa hukum Indonesia berlaku, sementara suap masih di anggap lumrah oleh sebagian warga Indonesia. Kalaupun gerakan boikot Bali berhasil dan warga Australia enggan ke Indonesia, barangkali hal tersebut jus tru membawa keberuntungan. Sebab, turis Eropa akan berdatangan melihat Bali telah sepi dari para bogan Australia.
Namun terlepas da ri itu, hubungan Indonesia dengan Australia akan mengalami pasang surut sepanjang warga Australia enggan memahami Indonesia karena generalisasi soal Indonesia. Hal yang sama terjadi bila masyarakat Indonesia mempunyai pemahaman yang cekak terhadap Australia. Misalnya, pemahaman bangsa Australia yang memperlakukan warga Aborigin dengan buruk atau menganggap mereka rasis.
Padahal, tidak semua pemahaman tersebut benar. Tidak mengherankan reaksi keras muncul dari kedua pihak karena memang gagal paham terhadap apa yang terjadi di negara tetangga sendiri
