Sistem satuan kredit semester atau SKS, seperti di perguruan tinggi, akan diterapkan di jenjang SMP/MTs dan SMA/MA. Penerapan sistem belajar itu dinilai pemerintah memberikan keleluasaan bagi siswa untuk belajar sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sudah mengeluarkan panduan penyelenggaraan sistem SKS untuk tingkat SMP/SMA sederajat. Untuk SMP/SMA kategori standar, sistem SKS merupakan pilihan, sedangkan SMA/MTs mandiri dan standar internasional wajib menjalankan sistem SKS.
Wakil Kepala SMAN 9 Bandung Iwan Hermawan, Selasa (24/8), mengatakan, cara belajar SKS justru menguntungkan siswa. Namun, sekolah yang hendak menerapkan sistem SKS mesti menyiapkan infrastruktur, minimal menyiapkan ruang kelas yang cukup untuk terjadinya perpindahan kelas (moving class).
”SKS itu belum terlalu disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Sejumlah sekolah berminat untuk menerapkan sistem SKS karena menguntungkan siswa, bisa cepat lulus. Untuk guru, mereka bisa mudah memenuhi beban mengajar minimal 24 jam. Cuma butuh infrastruktur pendukung yang bagus,” kata Iwan.
Ketua BSNP Djemari Mardapi mengatakan, cara belajar di sekolah-sekolah kebanyakan menerapkan sistem paket. Dengan cara belajar ini, siswa diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan.
Adapun cara belajar sistem SKS ini, menurut Djemari, merupakan upaya inovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Siswa mendapatkan layanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
Siswa pintar dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah lebih cepat dari siswa yang berkemampuan standar. Jika IP siswa tinggi, siswa dapat mengambil lebih banyak jumlah SKS.
Isi panduan
Panduan yang dikeluarkan BSNP itu meliputi persyaratan penyelenggaraan, komponen beban belajar, cara menetapkan beban belajar, beban belajar minimal dan maksimal, serta komposisi beban belajar. Diatur juga soal kriteria pengambilan beban belajar, penilaian, penentuan indeks prestasi, dan kelulusan.
Beban belajar yang harus ditempuh siswa SMP/MTs yaitu minimal 102 SKS dan maksimal 114 SKS selama enam semester. Untuk siswa SMA, beban belajar minimal 114 SKS dan maksimal 126 SKS pada program IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan.
Pada semester pertama, siswa mengikuti paket SKS yang sudah ada. Selanjutnya, siswa dapat mengambil sejumlah mata pelajaran dengan jumlah SKS berdasarkan indeks prestasi yang diraih. Sekolah juga dapat melaksanakan semester pendek selama libur. Namun, siswa hanya boleh mengikuti semester pendek itu untuk mengulang mata pelajaran yang gagal.
Sementara itu, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sedang mengkaji kemungkinan diterapkannya Sistem Kredit Semester (SKS) laiknya di Perguruan Tinggi bagi siswa tingkat SMP dan SMA. Namun, pemerintah nantinya tidak akan gegabah menerapkan sistem tersebut.
“Apakah ini harus langsung dilaksanakan? Saya kira kementerian diknas tidak gegabah,” kata Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh, usai rapat tentang pendidikan di Kantor Wakil Presiden Boediono, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 26-8-2010. “Sesuatu yang baik masih dipertimbangkan kaitannya dengan ketepatan dari sisi waktu. Itu perlu diperdalam, dikaji,” sambung Mendiknas.
Selain itu, menurut Mendiknas, penerasan sistem SKS bagi pendidikan dasar sampai menengah itu bukan sesuatu yang urgen saat ini. Pemerintah lebih menitikberatkan pada masalah disparitas mutu pendidikan antar wilayah di Indonesia.
“Belum, belum prioritas. Tetapi kami menerima baik kajian-kajian itu. Penerapannnya disesuaikan dengan timing yang pas,” kata Nuh.
Diakui oleh mantan Menkominfo ini, SKS untuk SMP-SMA memang diadopsi dari sistem yang berlaku di perguruan tinggi. Sistem tersebut membiasakan para mahasiswa untuk belajar mandiri. Sementara siswa SMP-SMA masih harus diajar secara instruktif.
“Nature (alami) di PT itu kan lebih mandiri. Tetapi kalau nature di pendidikan dasar-menengah masih ada instruktif,” ungkapnya.
