Puluhan developer bersama user perumahan mendatangi Bank Tabungan Negara (BTN), mempertanyakan sikap BTN yang dinilai tebang pilih dalam melakukan proses administrasi pengimputan berkas untuk kredit pemilikan rumah (KPR). Ketua Forum Komunikasi Pengembang Ajatappareng, H Yasser Latief bersama rekan-rekannya menyampaikan protes kelambatan proses kepada tiga pucuk pimpinan bank BTN yang menerimanya. "Kami dari Forum Komunikasi Pengembang Ajatappareng mengalami kemacetan proyek akibat KPR yang berlarut larut. Sudah tiga kali kami bertemu secara lembaga, namun apa yang dibicarakan tidak terealisasi," tutur Yasser, Senin 6 Juli.
Ia juga pertanyakan adanya isu uang pelicin bila ingin proses berkasnya dipercepat. Sebab 80 berkas yang ia masukkan tak satu pun yang diproses meski sudah berbulan bulan, sementara ada developer lain yang baru saja memasukkan berkas langsung diproses. "Berkas kami sudah lengkap tapi tidak diinput. Saya dengar ada biaya input. Ini yang kami mau minta klarifikasi," tandasnya.
Pihaknya juga sudah melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah perumahan yang berkasnya diproses dengan cepat. Namun didapati kondisi bangunan jauh dari rampung tapi sudah mendapat pencairan KPR, sementara 80 unit perumahan milik Yasser sudah rampung. "Faktanya ada juga developer yang baru saja memasukkan berkas langsung diproses padahal kondisi bangunan jaih dari 100 persen," kata mantan ketua KPU Parepare ini.
Keluhan senada disampaikan rekan Yasser, Andi Faisal. Ia meminta BTN tidak pilih kasih dalam melakukan proses, tapi mengedepankan profesionalisme. Ia mencontohkan, karena pengajuan KPR-nya tidak kunjung diproses di BTN Parepare, ia pun mengalihkan ke bank BTN Bone. Di sana ia tak perlu menunggu lama untuk mendapat proses KPR.
"Kami punya proyek di Batu Lappa, Kabupaten Sidrap, tapi kami alihkan ke BTN Bone, meskipun lebih dekat BTN Parepare, karena BTN Parepare tidak ada penyelesaian," bebernya.
Yasser, Faisal dan sejumlah pengembang lainnya sama-sama hanya menginginkan solusi, sebab ratusan pekerja (tukang) menganggur bila proyek tersendat. Dan dipastikan jumlah developer kolaps akan bertambah. "BTN lembaga dan mitra yang kredibel, saya percaya tak ingin melihat kami kolaps. Karena itu mohon rasa empati kepada kami dan user," sambung Yasser diamini rekan rekannya. Pengunjuk rasa juga menginginkan ada evaluasi mendasar dari BTN, kalau tidak pihaknya akan terus meneriakkan kegelisahan.
Kepala Kredit Komersial BTN Cabang Makassar, Erwan, didampingi Kepala Cabang Pembantu BTN Parepare Edi Susanto, dan Uswan, mengatakan, permasalahan tersebut sudah ada solusi, yaitu menambah tenaga entri data untuk mempercepat. "Hari ini kita mendatangi KCP Parepare untuk mencari solusi, alhamdulillah sudah ada jalan keluar. KPR merupakan komitmen kita sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo, membangun rumah 1 juta unit," katanya.
Pihak BTN juga membantah adanya setoran atau pungutan untuk perlancar pengimputan data. "Tidak ada, kita pastikan BTN zero biaya tambahan. Kalau terbukti akan kita beri sanksi kepada petugasnya, bahkan pemecatan," ujar Erwan dan menantang agar membuktikan adanya pungutan tersebut.
Sementara Edi Susanto menyampaikan maaf atas keterlambatan proses tersebut. "Komitmen kami begitu ditambah konslo (entri data) tidak ada lagi keterlambatan. Kedepan tidak ada lagi persoalan pelayanan. Kita akan berlakukaan siapa yang pertama masuk ia yang pertama keluar (dilayani), tidak ada diistimewakan. Ini sudah jadi komitmen kami, jadi tidak usah khawatir," janjinya
