Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mengajukan negosiasi ulang pada pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemodal megaproyek Mass Rapid Transit (MRT). Dengan begitu, dalam proyek senilai Rp15 triliun itu, tak sepenuhnya dipegang dari pihak Jepang.
"Masa semuanya dari uang pinjaman, perencanaan, kontraktor dari sana (Jepang). Lalu siapa yang awasi? Sehingga harus ada advisor (pengawas/penasihat) dari negara yang netral," kata Jokowi, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Kendati demikian, mantan wali kota Solo itu belum bisa memastikan susunan jabatan bagi penasihat dan pengawas. Bisa saja mereka yang ditunjuk, akan dimasukkan dalam kelembagaan atau dalam biaya-biaya kontraktor.
"Mereka nantinya untuk mengawasi apakah spec-nya benar atau tidak, kualitasnya benar atau tidak, kalau semuanya dari sana bagaimana cara ceknya," jelasnya.
Proses pinjaman yang diberikan pihak JICA saat ini, dirasa Jokowi sedikit rumit, di mana pinjaman baru bisa diberikan setelah tiga bulan kontrak diberikan dan diperiksa terlebih dahulu oleh JICA.
"Kami kan mau kerja cepat, kontrak harus diserahkan ke sana, diteliti apanya. Sampai tiga bulan bolak-balik, bolak-balik, katanya harus begitu," terangnya.
Padahal Jokowi, berkeinginan dalam waktu dua minggu ke depan, MRT bisa langsung dibangun dan dirasakan manfaatnya oleh warga DKI Jakarta.
Sebelumnya, Jokowi meminta pihak Singapura dan Shanghai untuk menjadi penasihat dan pengawas dalam pembangunan MRT. Sebab, pihaknya mengaku belum memiliki pengalaman dalam hal pembangunan MRT. Singapura merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan angkutan massal berbasis rel ini.
"Masa semuanya dari uang pinjaman, perencanaan, kontraktor dari sana (Jepang). Lalu siapa yang awasi? Sehingga harus ada advisor (pengawas/penasihat) dari negara yang netral," kata Jokowi, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Kendati demikian, mantan wali kota Solo itu belum bisa memastikan susunan jabatan bagi penasihat dan pengawas. Bisa saja mereka yang ditunjuk, akan dimasukkan dalam kelembagaan atau dalam biaya-biaya kontraktor.
"Mereka nantinya untuk mengawasi apakah spec-nya benar atau tidak, kualitasnya benar atau tidak, kalau semuanya dari sana bagaimana cara ceknya," jelasnya.
Proses pinjaman yang diberikan pihak JICA saat ini, dirasa Jokowi sedikit rumit, di mana pinjaman baru bisa diberikan setelah tiga bulan kontrak diberikan dan diperiksa terlebih dahulu oleh JICA.
"Kami kan mau kerja cepat, kontrak harus diserahkan ke sana, diteliti apanya. Sampai tiga bulan bolak-balik, bolak-balik, katanya harus begitu," terangnya.
Padahal Jokowi, berkeinginan dalam waktu dua minggu ke depan, MRT bisa langsung dibangun dan dirasakan manfaatnya oleh warga DKI Jakarta.
Sebelumnya, Jokowi meminta pihak Singapura dan Shanghai untuk menjadi penasihat dan pengawas dalam pembangunan MRT. Sebab, pihaknya mengaku belum memiliki pengalaman dalam hal pembangunan MRT. Singapura merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan angkutan massal berbasis rel ini.
