Moratorium UN Ditolak, DPR Diminta Jadi Penengah

Keputusan moratorium ujian nasional (UN) yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) belum menghasilkan keputusan final. Setelah rapat terbatas, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla justru tidak menyetujui moratorium. Di sisi lain, usulan moratorium UN mendapat dukungan dari beberapa pihak, salah satunya Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Sekjen FSGI, Retno Listyarti berharap, pihak legislatif dapat menjadi penengah dalam memutuskan moratorium UN.

"Wapres JK menolak moratorium UN kami tidak kaget. Oleh sebab itu, besok masih ada rapat kerja dengan anggota DPR Komisi X kami harap legislatif bisa menjadi penengah," tuturnya ditemui usai diskusi di Fraski PAN di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/12/2016). Retno berpendapat, penolakan Wapres Jusuf Kalla menandakan ada perbedaan pendapat di jajaran eksekutif. Apalagi, sejak awal Pesiden Joko Widodo mendukung jika UN tidak dijadikan syarat kelulusan. "Saya berharap pada legislatif untuk mendorong moratorium. Ini juga belum tahu resmi atau tidak pernyataan Pak JK. Tapi pasti ada perbedaan dari eksekutif yang bisa ditengahi oleh legislatif besok," imbuhnya. Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa usulan moratorium UN tidak diterima tapi dikaji lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutunya. "Tanpa UN bagaimana kita bisa mendorong pendidikan dan apa acuannya antar daerah," katanya.