Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan Golkar Monas Bali pimpinan Aburizal Bakrie adalah yang sah. Keputusan itu diambil setelah melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Partai Golkar kubu Agung Laksono dengan menggelar Munas di Ancol.
Selain tidak memenangkan Golkar Munas Ancol sebagai DPP Golkar yang sah, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Lilik Mulyadi juga meminta Golkar Munas Ancol membayar ganti kerugian sebesar Rp 100 miliar kepada Munas Bali sebagai DPP Golkar yang sah.
"Menghukum tergugat 1, 2 dan tergugat 3 secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 100 miliar kepada penggugat (Munas Ancol)," kata Lilik saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jumat (24/7).
Lilik yang didampingi oleh Hakim anggota Ifa Sudewi dan Dasma menjelaskan, ganti rugi tersebut atas dasar pertimbangan beberapa kerugian materiil berupa biaya yang telah dikeluarkan penggugat untuk menghadapi tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar Rp 12 miliar.
"Selain itu biaya di Mahkamah Partai Golkar (MPG) sebesar Rp 5 miliar serta kerugian lainnya berupa pikiran, tenaga, dan kepercayaan kader Partai Golkar terhadap penggugat," terangnya.
Menganggapi biaya kerugian ini, Kuasa Hukum Golkar versi Munas Ancol, Lawrence Siburian, mengungkapkan jumlah ganti rugi Rp 100 miliar tersebut tidak masuk akal.
"Baru kali ini kita mendapat putusan bahwa kerugian immateril itu didenda sebesar Rp 100 miliar. Selama mengikuti keputusan, saya baru kali ini immateril segitu. Itu tidak masuk akal," ucapnya.
Lawrence menjelaskan, kalau kerugian immateriil itu masuk akal, maka harus ada bukti, misalnya ada bukti pengeluaran untuk apa dan totalnya berapa.
"Immateril kan nama baik, kepercayaan, sangat subjektif dan tidak ada dasar penilaian yang konkret untuk diputuskan Rp 100 miliar ini. Saya akan mengkomunikasikan dengan ketua umum akan hal ini," tutupnya.
