Setidaknya ada sembilan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan menteri pendidikan baru. PR tersebut bervariasi, mulai mutu pendidikan hingga pembasmian praktik korupsi di kalangan kementerian.
Peneliti Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Siti Juliantari menyatakan, sembilan PR itu harus diselesaikan Mendikbud Anies Baswedan dan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir.
"Kalau permasalahan ini tidak dicari jalan keluarnya, sama saja tidak ada perubahan. Apalagi dengan penggabungan dua kementerian, maka akan ada implikasi kinerja selama ini. Bagaimana pemindahan anggaran dan personalia," ujar Tari di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2014).
Kesembilan PR tersebut, kata Tari, meliputi perbaikan akses pendidikan, peningkatan akses pendidikan, dan peningkatan akses pendidikan. Kemudian, terkait penghentian implementasi kurikulum serta penghapusan ujian nasional (UN).
"Selanjutnya, revisi Undang-Undang Pendidikan Nasional, meningkatkan efektivitas koordinasi kebijakan dan program pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta mengkaji prioritas anggaran pendidikan. Terakhir, mengurangi dan melawan praktik korupsi di sektor pendidikan," ungkapnya.
Peneliti lainnya dari Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri, menambahkan, persoalan pendidikan di Indonesia memang sangat luas. Oleh karena itu, dia mengimbau mendikbud baru mampu membuka diri dan menerima saran dari berbagai pihak untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Pendidikan di Indonesia sangat kompleks dan mempunyai permasalahan yang luas. Kami harapkan mendikbud baru bisa memulai pekerjaannya dengan cara yang elegan dan mau menerima masukan dari berbagai pihak," imbuh Febri.
