Persoalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur honorer Kategori Dua (K2) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, mulai menemui titik terang. Tim independen bentukan Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, menemukan indikasi kuat adanya sogok-menyogok dalam kasus yang banyak menyita perhatian masyarakat tersebut.
Bahkan, Tim Independen mengaku menemukan praktek memalukan tersebut meluas dan cenderung terorganisir serta melibatkan orang-orang ‘penting' sebagi pelaku.
Wali Kota Taufan Pawe menyatakan, pihaknya tidak akan ragu mengungkap identitas para pelaku yang telah mencoreng nama pemerintah daerah tersebut serta membodohi masyarakat di Parepare.
Karena itu, Taufan menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Parepare yang juga Sekretaris Tim Independen, H Anwar Saad agar membuka sejelas-jelasnya persoalan ini.
"Persoalan ini harus dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan fitnah dan instabilitas pemerintahan," tegas Taufan saat memimpin Coffee Morning Pemkot Parepare, Senin (28/4).
Rencananya, sebut dia, dalam waktu dekat ini, Tim Independen akan mengumumkan nama-nama CPNS Honorer K2 Parepare yang bermasalah. "Ini setelah tim merampungkan verifikasi mereka terhadap seluruh berkas CPNS K2 yang dinyatakan lolos seleksi beberapa waktu lalu," beber Taufan, kemarin.
Kepala BKDD Parepare, Anwar Saad menegaskan, pihaknya segera menyerahkan laporan resmi hasil kerja tim kepada Wali Kota Taufan.
Anwar mengungkap, dari hasil verifikasi dan evaluasi yang dilakukan pihaknya, kuat dugaan terjadi praktek bayar-membayar dalam kelulusan CPNS Honorer K2 di Parepare.
"Bahkan, jumlahnya sebenarnya cukup besar, di atas angka yang disinyalir oleh media selama ini. Untuk itu, kami akan menyampaikan temuan tersebut di Kejaksaan Agung Republik Indonesia," paparnya.
Dia mengatakan, polisi sebenarnya telah mengantongi nama-nama pelaku dan mengatahui dalang praktek suap-menyuap dalam kasus kelulusan honorer K2 ini.
“Banyak orang korban, menyetor namun tidak ada realisasinya. Dijanji terus bahwa tunggu tahapan selanjutnya, tunggu tahapan selanjutnya. Kasian masyarakat,” tegas Anwar .
Sebelumnya, guna percepatan penyelesaian kasus honorer K2, beberapa waktu lalu Taufan membentuk tim independen yang melibatkan sejumlah tokoh masyarakat Parepare yang selama ini integritasnya tidak perlu diragukan.
Salah satunya adalah Prof Dr Siri Dangnga. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare ini mewakili unsur akademisi dan H Abdul Rahman Saleh, mantan anggota DPRD Kota Parepare yang mewakili tokoh masyarakat.
Tim ini juga melibatkan unsur lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Pemkot Parepare, dalam hal ini diwakili Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD).
Wali kota berharap, tim ini segera bekerja guna menjawab berbagai keragu-raguan yang berkembang di masyarakat.
Pembentukan tim independen tersebut adalah bentuk keseriusan dan komitmen serta kepedulian dirinya terhadap penyelesaian masalah K2. Taufan menegaskan, pihaknya tidak ingin ada honorer K2 ‘siluman’ terangkat menjadi CPNS di Kota Parepare.
“Saya mau semua clear, jangan kita jadi bulan-bulanan. Ini sudah fitnah, ada yang bilang sampai menyetor Rp80 juta. Mungkin dulu bisa, tapi sekarang (dengan wali kota saat ini, red) tunggu dulu,” katanya dengan nada tinggi.
