Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menyatakan, selisih anggaran Ujian Nasional 2013 sebesar Rp 100 miliar kemungkinan akan dicairkan. "Yang tahu kebutuhan Kementerian Pendidikan sendiri, tapi kayaknya mau dicairkan," kata Herry dalam Konferensi Pers di kantor Kementerian Keuangan pada Jumat, 19 April 2013.
Kendati demikian, Herry tetap mengingatkan agar selisih anggaran tersebut tetap mendapat persetujuan dari Komisi Pendidikan DPR RI. "Itu sudah menjadi persyaratan utama kalau ada perubahan anggaran program harus ada pembahasan antara pemerintah dan Komisi terkait DPR," kata dia.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan terpaksa memblokir anggaran Ujian Nasional 2013 akibat ada perubahan anggaran. Perubahan bukan hanya pada anggaran, melainkan target, termasuk unit cost. Pagu anggaran kegiatan Ujian Nasional 2013 dalam Keppres 37/2012 ditetapkan sebesar Rp 543 miliar untuk 14 juta siswa dengan unit cost sebesar Rp 39 ribu per siswa. Sementara anggaran kegiatan UN dalam Persetujuan DPR menjadi Rp 644 miliar untuk 12 juta siswa dengan unit cost sebesar Rp 53 ribu per siswa. "Ada selisih pagu Rp 100,8 miliar."
Dalam Persetujuan dari Komisi Pendidikan DPR tertanggal 21 Desember 2012 yang diterima Kementerian Keuangan, kelebihan anggaran tersebut sedianya digunakan untuk menambah variasi soal agar mengurangi kecurangan dan meningkatkan pengawasan dengan menambah barcode pada soal. Dikonfirmasi lagi, Herry hanya mengatakan selisih tersebut rencananya akan digunakan kementerian untuk biaya ujian nasional tingkat Sekolah Dasar. "Ujian SD kan belum berlangsung," ujarnya
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan terpaksa memblokir anggaran Ujian Nasional 2013 akibat ada perubahan anggaran. Perubahan bukan hanya pada anggaran, melainkan target, termasuk unit cost. Pagu anggaran kegiatan Ujian Nasional 2013 dalam Keppres 37/2012 ditetapkan sebesar Rp 543 miliar untuk 14 juta siswa dengan unit cost sebesar Rp 39 ribu per siswa. Sementara anggaran kegiatan UN dalam Persetujuan DPR menjadi Rp 644 miliar untuk 12 juta siswa dengan unit cost sebesar Rp 53 ribu per siswa. "Ada selisih pagu Rp 100,8 miliar."
Dalam Persetujuan dari Komisi Pendidikan DPR tertanggal 21 Desember 2012 yang diterima Kementerian Keuangan, kelebihan anggaran tersebut sedianya digunakan untuk menambah variasi soal agar mengurangi kecurangan dan meningkatkan pengawasan dengan menambah barcode pada soal. Dikonfirmasi lagi, Herry hanya mengatakan selisih tersebut rencananya akan digunakan kementerian untuk biaya ujian nasional tingkat Sekolah Dasar. "Ujian SD kan belum berlangsung," ujarnya
