Markas Besar Polri membuka penyelidikan terkait keterlambatan distribusi soal Ujian Nasional di 11 provinsi di Indonesia sejak awal pekan ini. Kepolisian mencium terjadinya tindak pidana dalam penyaluran soal tersebut.
"Tapi apakah benar ada tindak pidana atau hanya kesalahan nonteknis akan dikomunikasikan lebih lanjut," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Agus Riyanto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 18 April 2013.
Agus mengatakan penyelidikan tersebut dibuka setelah ada sejumlah laporan yang diterima Polri terkait distribusi ujian. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan data-data yang ditelusuri POlri dalam kasus tersebut.
Namun Agus menolak menjelaskan isi laporan maupun asalnya. "Sejauh mana penyelidikan ini belum bisa kami sampaikan, yang pasti kami masih terus mendalami informasi yang ada," kata dia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunda pelaksanaan ujian nasional di 11 provinsi yang sedianya digelar 15 April 2013. Alasannya, pengepakan naskah soal di percetakan mengalami kendala teknis. PT Ghalia Indonesia Printing, selaku kontraktor, tidak mampu memenuhi tenggat pengadaan naskah ujian.
Akibatnya ujian di daerah tersebut ditunda hingga 19 April 2013. Kesebelas daerah tersebut adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Agus tak mau sesumbar tentang kemungkinan tindak pidana yang terjadi adalah korupsi. Ia hanya menyatakan salah satu fokus pengusutan ada kinerja direktorat jenderal yang bertanggung jawab terhadap penyaluran soal ujian.
Agus belum tahu kapan institusinya mulai memanggil terperiksa. Begitu pula ia tak tahu siapa yang bakal dipanggil. "Itu akan ditentukan nanti, jadi sabar saja," ujarnya sembari berharap masyarakat terus melaporkan informasi maupun data soal penyaluran soal ujian tersebut. "Semua informasi kami tampung."
