Lelang Jabatan ala Jokowi

Dengan mimpi ‘Jakarta Baru’, gebrakan demi gebrakan terus dilakukan Jokowi dan Basuki. Mulai dari Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, wacana nomor ganjil genap bagi kendaraan bermotor, dan sederet wacana lainnya. Kendati seluruh mimpinya belum 100 persen berjalan, aksi mereka kerap mengundang reaksi dari yang pro hingga yang kontra.

Terakhir yang membuat heboh, Jokowi menggelar audisi untuk camat dan lurah di Jakarta, kegiatan yang dikenal bernama lelang jabatan ini menjadi buah bibir di media massa hingga warung kopi. Lagi-lagi, ada yang mendukung aksi Jokowi, tapi tak sedikit pula yang menyorotinya terutama DPRD DKI Jakarta. Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun kini berlomba untuk mendapatkan sebuah kursi dan posisi.

Ketika menyimak soal wacana lelang jabatan di media massa, tiba-tiba saja dejavu dengan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah). Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Indonesia mengalami kemajuan demokrasi. Kepala daerah baik gubernur, walikota dan bupati yang biasa dipilih DPRD, kini bisa dipilih langsung sesuai dengan selera rakyat.

Pilkada adalah produk demokrasi, Pilkada juga menjadi semacam buah cinta dari reformasi. Tak ada yang salah dengan mekanisme ini, siapapun bisa mencalonkan diri, asal memenuhi peraturan yang sudah disepakati. Semua calon bisa unjuk gigi, tapi tetap rakyat yang punya kendali. Begitulah mimpi rakyat dari Pilkada ini.

Namun kenyataannya jauh panggang dari api. Tak sedikit pemimpin yang lahir dari produk demokrasi menjadi tersangka korupsi. Janji saat kampanye telah diingkari, kepercayaan rakyat pun dikhianati. Pilkada tidak hanya melahirkan pejabat yang dicintai rakyat, tetapi juga melahirkan penjahat kelas kakap yang dilaknat.

Pilkada juga melahirkan konflik baru di masyarakat. Tak sedikit Pilkada berujung sengketa bahkan petaka bagi warga. Bentrokan antarpendukung, aksi pembakaran hingga pengrusakan turut mewarnai event bernama Pilkada. Wuih... begitu mahal ongkos untuk mencari sang pemimpin. Hingga akhirnya muncul kesimpulan bahwa Pilkada sudah banyak melahirkan politisi, tapi belum banyak menciptakan negarawan. Tak ada sistem yang salah dengan Pilkada, mungkin hanya sang kontestan belum bisa berpolitik secara santun dan dewasa.

Sekelumit kisah tadi mendadak muncul saat mendengar wacana lelang jabatan di Jakarta. Siapa menjamin langkah Jokowi ini bisa berjalan mulus sesuai mimpi? Siapa pula yang menjamin panitia dan pesertanya dapat berkompetisi secara fair? Wajar jika warga khawatir lelang jabatan hanya akan menimbulkan masalah baru bagi Ibu Kota yang sebelumnya sudah menyimpan 1.001 masalah.

Kita tidak ingin ajang mencari pahlawan di lingkaran birokrat dapat menimbulkan polemik baru, konflik horizontal baru, money politics baru, nepotisme baru, dan lain sebagainya. Terlebih, proyek ini akan menelan APBD dengan nominal yang tak sedikit.

Sebetulnya lelang jabatan untuk lurah dan camat tak perlu terjadi. Karena dua jabatan tersebut memiliki atasan dan mitra kerja yang bisa mengawasi dan memberi masukan. Sebut saja Wali Kota, Inspektorat DKI, hingga Dewan Kelurahan (Dekel). Namun faktanya, hal ini tidak membuat Jokowi puas hingga akhirnya harus mengambil terobosan baru.

Lelang jabatan dilakukan karena tidak puasnya publik dengan pelayanan birokrat di kelurahan dan kecamatan. Istilah ‘ada uang ada pelayanan’ bukan rahasia lagi bagi warga Ibu Kota. Warga ingin memiliki pemimpin dan birokrat yang betul-betul melayani hajat hidupnya.

Kini Jokowi tengah berjudi. Akankah lelang jabatan melahirkan prestasi atau justru menimbulkan budaya kolusi berujung anarki. Mari sama-sama kita awasi.