Dewan Pers berencana segera bertemu dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait sanksi pembredelan media massa yang melanggar masalah pemberintaan dan iklan saat Pemilu 2014 mendatang dan terdapat pada PKPU No 1 tahun 2013 pasal 46 ayat 1.
"Kami akan bertemu dengan KPU untuk klarifikasi soal ini dan perlu kami tegaskan juga ke KPU, bahwa di dalam UU Pers tidak dikenal lagi adanya pembredelan," kata Anggota Dewan Pers, Nezar Patria, kepada wartawan, Jumat (12/4/2013).
Pertemuan dengan KPU ini, kata dia, untuk meluruskan semua masalah ini dan jangan sampai menimbulkan multitafsir.
Menurutnya, Dewan Pers akan berjalan sesuai dengan UU Pers dimana tidak ada lagi pembredelan. "Kita akan mencegah upaya meredam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sesuai amanat UU pers," ujarnya.
Dikatakan Nezar, dirinya belum mengetahui secara ditail masalah ini karena dia baru dilantik dua minggu lalu. Namun, masalah terkait sanksi pembredalan dapat kembali ke pasal 45 ayat 2 yakni dikembalikan kepada wewenang Dewan Pers dan KPI.
Lebih lanjut, Nezar menyampaikan hingga kini belum ada peraturan bersama antara Dewan Pers dan KPU terkait masalah pembredelan ini.
"Peraturan bersama belum ada dan belum final juga karena kami akan menyikapi dulu aturan yang sudah dibuat KPU," jelasnya.
