Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengikuti jejak Partai Demokrat yang berencana menggelar konvensi calon presiden dan calon wakil presiden. Namun kedua partai politik itu punya alasan mendasar yang berbeda terkait ketertarikan mereka akan konvensi.
Partai Demokrat ingin meminta pendapat secara langsung dari masyarakat mengenai sosok capres dan cawapres yang benar-benar diinginkan rakyat. Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie, mengatakan konvensi memberi ruang yang sama bagi semua tokoh, baik dari internal maupun eksternal Partai Demokrat, untuk menyampaikan ide atau gagasan.
“Demokrat menampung anak bangsa untuk ikut dalam konvensi ini, sehingga masyarakat bisa menilai siapa orang-orang yang bisa menyelesaikan persoalan bangsa,” kata Marzuki. Artinya, Demokrat membuka peluang bagi tokoh di luar Demokrat untuk menjadi capres dan cawapres pada Pemilu 2014.
Sementara PPP mengatakan, konvensi menjadi jalan tengah bagi munculnya capres dari kalangan independen yang tidak diakomodir dalam konstitusi. “Kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada umat Islam untuk mendaftar sebagai capres dan cawapres dari PPP,” kata Wakil ketua Fraksi PPP Ahmad Yani. Intinya sama, PPP mempersilakan tokoh luar partai untuk menjadi capres-cawapres dari partai mereka.
PPP bahkan mengundang mantan Wapres RI Jusuf Kalla dan mantan Ketua MK Mahfud MD untuk mengikuti konvensi yang akan mereka gelar. Seperti diketahui, meskipun Jusuf Kalla adalah politisi Golkar, namun Golkar telah secara resmi mengusung ketua umumnya, Aburizal Bakrie, sebagai capres 2014. Sementara Mahfud MD yang dulu politisi PKB, kini belum memutuskan akan menggunakan parpol mana sebagai kendaraan politiknya.
Menariknya konvensi capres ini juga diakui oleh Nasdem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos mengikuti Pemilu 2014. Nasdem tak menutup kemungkinan akan menjajaki pula mekanisme konvensi sebagai cara menentukan capres-cawapres. Namun, pembahasan soal itu baru akan mereka mulai setelah hasil Pemilu Legislatif 2014 keluar.
Nasdem tak asing dengan konvensi karena ketua umum mereka, Surya Paloh, dahulu merupakan penggagas konvensi di Partai Golkar. “Konvensi pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu oleh Surya Paloh. Jadi sekarang ketika metode itu berkembang di berbagai partai politik, kami tidak kaget,” kata Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, kepada VIVAnews, Kamis 11 April 2013.
Tak punya stok capres
Patrice mengatakan, ada beberapa alasan kenapa parpol tertarik dengan konvensi. “Misalnya, karena tidak ada stok capres,” kata dia. Bila diperhatikan, ujar Patrice, partai-partai yang mengusung wacana konvensi cenderung tidak punya tokoh menonjol untuk diusung sebagai calon presiden. “Jadi konvensi terjadi karena kondisi terpaksa, bukan lantaran ide yang dibangun untuk ditanamkan di partai,” katanya.
Contohnya, lanjut Patrice, Golkar menggelar konvensi pada tahun 2004, namun meniadakannya pada tahun 2009 ketika mereka mengusung Jusuf Kalla sebagai calon presiden bersama Wiranto sebagai cawapres. Artinya konvensi hanya dipandang sebagai jalan untuk menutupi kekurangan stok capres, atau justru karena terlalu banyak kader yang menonjol di internal partai sehingga partai bingung hendak menentukan tokoh mana yang harus diusung jadi capres.
Konvensi yang sesungguhnya, ujar Patrice, seharusnya menjadi standar atau mekanisme di partai tanpa melihat apakah partai itu punya calon atau tidak untuk diajukan menjadi presiden. “Itu baru konvensi yang adil. Tapi apapun, mekanisme penentuan capres itu hak masing-masing parpol,” kata dia. Nasdem sendiri belum menentukan mekanisme penetapan capres karena masih berkonsentrasi pada Pemilu Legislatif 2014 yang menjadi debut mereka di dunia politik tanah air.
PDIP tak minat
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpinan Megawati Soekarnoputri termasuk yang tidak tertarik pada mekanisme konvensi capres. “Konvensi itu menarik, sangat menarik. Tapi belum tentu menarik diterapkan di PDI Perjuangan,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Puan Maharani.
Puan mengatakan ayahnya sendiri, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas, berpendapat konvensi itu menarik. “Jadi silakan saja partai lain bikin konvensi. Semua partai punya mekanisme sendiri. PDIP akan melakukan (penetapan capres) sesuai mekanisme internal kami,” ujarnya.
Pada Pemilu 2014, PDIP masih akan menggunakan mekanisme yang sama seperti Kongres PDIP tahun 2010, yaitu penetapan capres dan cawapres dilakukan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. “Siapapun calon yang diputuskan Ketum, sebelumnya akan dinilai. Kami masih punya kader yang mampu (jadi capres),” kata Puan.
