Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Мohammad Nuh terkait pelaksanaan ujian nasional (UN) yang tidak dilakukan serentak di semua daerah Indonesia.
"Mestinya presiden segera mengevaluasi menteri pendidikan dan kebudayaan," ujar anggota Komisi X DPR, Zulfadli kepada JPNN, Senin (15/4).
Muncul dorongan supaya Nuh dicopot dari jabatannya. Salah satunya dari Dewan Pendidikan Kota (DPK) Balikpapan. Mereka menyatakan, kalau pelaksanaan UN tidak becus ini terjadi di Jepang, pejabatnya pasti malu dan mengundurkan diri. "Seharusnya di kita, Mendikbudnya malu dan mengundurkan diri," kata Ketua DPK Balikpapan, Subiyanto.
Namun demikian Zulfadli menyangsikan adanya pencopotan Nuh. "Karena belum ada tradisi menteri mundur kalau bersalah," terang dia.
Politisi Golkar tersebut menyatakan UN tidak serentak akan menimbulkan persoalan. Pertama adanya peluang bocornya soal ujian. Selain itu juga berpengaruh terhadap mental siswa.
Zulfadli menyayangkan UN yang tidak dilakukan secara serentak. Menurutnya hal itu menunjukan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan.
"Dengan UN tidak serempak ini berarti melanggar prinsip keadilan. Mestinya menteri pendidikan dan kebudayaan mengundurkan semua jadwal UN," tandasnya
