Munas Luar Biasa PB ISSI Desak Copot Ketua Umum

Keinginan sebagian besar Pengurus Provinsi Ikatan Sport Sepeda Indonesia untuk mengganti Ketua Umum PB ISSI Edmound Simorangkir makin menguat. Hal itu tertuang di tiga poin keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa ISSI di Hotel Bandara, Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur sejak Sabtu kemarin, 9 Maret 2013.

Pimpinan Sidang Munaslub, Baharuddin Makasau menyatakan Munaslub yang dihadiri oleh 16 pengurus provinsi se Indonesia tersebut menghasilkan tiga rumusan. Pertama adalah mengajukan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Edmoud.

Kedua, peserta Munaslub mendesak agar digelar Munaslub tahap kedua dengan agenda memilih Ketua Umum PB ISSI yang baru. “Kami juga mengajukan permintaan kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat agar mencabut surat pengesahan PB ISSI periode 2012-2016,” kata Baharuddin, Minggu, 10 Maret 2013.

Menurut Baharuddin, digelarnya Munaslub di Sidoarjo merupakan bentuk kekecewaan terhadap Edmound yang dianggap telah melakukan sejumlah pelanggaran AD/ART. Salah satunya, kata dia, ialah memecat pengurus tanpa prosedur.

Tiga pengurus PB ISSI yang dipecat ialah Joseph Lumena, Sondy Sampoerno dan Eva Catharina. Ketiganya dipecat setelah Pekan Olahraga Nasional XVIII/ 2012 di Riau tanpa alasan yang jelas. 

Sebenarnya, kata dia, surat pemecatan tersebut sudah dianulir oleh Badan Arbitrase Olahraga Indonesia dan diminta agar mengembalikan ketiganya ke posisi semula. “Tapi permintaan Badan Arbitrase tidak dilaksanakan,” kata Baharuddin.

Pelanggaran Edmound yang lain, kata Baharuddin, ialah tidak melaksanakan keputusan Munas 2012 yang salah satu poinnya ialah menyelenggarakan event balap sepeda Tour de Bali dan meniadakan Tour de Indonesia.

Ketua Bidang Organisasi PB ISSI Armudji menilai permintaan peserta Munaslub tidak berdasar. Soal belum digelarnya Tour de Bali, kata Armudji, karena PB ISSI belum memperoleh sponsor. “Serangan terhadap Edmound mengada-ada, hanya ditunggangi kepentingan perorangan,” kata Armudji.

Armudji balik mempertanyakan keabsahan Munaslub yang, menurutnya, tidak quorum. Selain itu Munaslub juga digelar tanpa sepengetahuan PB ISSI. “Pasti ada sanksi administratf bagi pengurus cabang yang bertindak di luar koridor organisasi,” kata Armudji yang juga anggota DPRD Kota Surabaya ini.