Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menutup perpanjangan Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) secara online 31 Januari 2016.
Dengan demikian, BKN telah menutup layanan kepegawaian (blocking) bagi 93.721 PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Tumpak Hutabarat menuturkan, institusinya sebenarnya sudah memberikan toleransi.
“Awalnya kan (PUPNS) ditutup 31 Desember 2015. Tapi kami kasih waktu lagi sampai akhir Januari (2016), sesuai surat edaran Kepala BKN 5 Januari lalu ” ujar Tumpak kepada JawaPos.com, Rabu (10/2/2016).
Tumpak memaparkan, tujuan waktu perpanjangan PUPNS dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada mereka yang sudah meregistrasi. Sebab, kata Tumpak, masih banyak PNS yang belum merampungkan pengisian e-PUPNS dan verifikasi dokumen.
“Batasnya waktu itu sampai 17 Januari 2016. Sementara bagi instansi yang belum menyelesaikan verifikasi level 1 dan 2 diberi kesempatan perpanjangan hingga 31 Januari 2016,” ungkap dia.
Menurutnya, konsekuseni bagi 93.721 PNS yang ter-blocking cukup berat. BKN tak dapat memproses kenaikan pangkat, mutasi, dan hal-hal lain yang menyangkut urusan kepegawaian.
“Itu semua merupakan konsekuensi tidak responsnya mereka terhadap imbauan melakukan registrasi sebagai sebuah program nasional menuju terwujudnya database kepegawaian yang update, akurat dan terpercaya,” tegas Tumpak.
Tumpak menambahkan, kebijakan blocking layanan kepegawaian juga ditujukan kepada PNS yang pada periode hingga 31 Januari 2016 telah mengajukan permohonan pemrosesan layanan kepegawaian ke BKN. Namun yang bersangkutan tidak melakukan registrasi PUPNS.
“Dari rekapitulasi data unit Pengolahan Data BKN, kondisi per 1 Februari 2016 tercatat sebanyak 4.460.126 PNS telah melakukan registrasi PUPNS atau sebanyak 97,9 persen dari total PNS di Indonesia yang berjumlah 4.553.847 orang,” ungkap dia.
