Rencana Gubernur Jabar Ahmad Heryawan melakukan crowd funding dana PNS Pemprov Jabar untuk membiayai pembangunan fisik Tol Cileunyi-Tasikmalaya dikritik DPRD Jabar.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Sunatra mengatakan rencana itu akan membuat penghasilan PNS terganggu karena dengan iuran Rp. 100.000,- per bulan selama dua tahun berarti selama 24 bulan PNS akan dipotong gajinya."Ide ini tidak bijaksana, PNS harus iuran Rp2,4 juta untuk bangun tol Citas," katanya di Bandung, Kamis, 23 Juli 2015.
Dia mengaku tidak sependapat dengan ide Gubernur. Karena semestinya tidak perlu melibatkan atau membebani PNS mengingat masih banyak cara untuk mencari uang untuk membangun tol itu. Misalnya dari dana Silpa APBD Jabar yang rata-rata tiap tahun Rp 4,5 triliun atau mengintensifkan pajak kendaraan bermotor (PKB).
“Dari Silpa 2 tahun anggaran saja bisa terkumpul Rp9 triliun, atau menyisihkan 10 % dari PKB tiap tahun yang rata-rata Rp3,5 triliun, maka dalam 2 tahun akan terkumpul Rp7 triliun," ujarnya.
Menurutnya, dengan mengambil dari silpa APBD atau 10% dari PKB yang langsung disisihkan tiap tahun maka dalam dua tahun terkumpul dana Rp16 triliun. "Ini melebihi perkiraan dana yang diperlukan Rp14 triliun. Dana itu belum ditambah dari APBN, masa iya presiden diam saja pasti istana membantu," katanya.
Pembangunan tol CIleunyi-Tasikmalaya memang sudah sangat mendesak, karena tiap tahun warga dihadapkan pada kemacetan. Lalu lintas, utamanya saat mudik Lebaran, di mana jalan alteri mulai Rancaekek-Ragreg-Limbangan-Malangbong-Gentong-Ciawi-Tasik-Ciamis sampai Banjar sudah tidak memadai.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membantah jika usulan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya menggunakan skema crowd funding yakni dengan cara mengumpulkan iuran dari PNS se-provinsi Jabar. "Enggak, enggak pakai sistem itu ," katanya.
Dia mengaku skema itu hanya contoh apabila pendanaan pihak swasta dan pusat tidak ada maka pembangunan sebuah jalan tol bisa menggunakan crowd funding."Enggak begitu, saya hanya menyontohkan saja. Insya Allah tidak berat, mudah-mudahan. Toh kalau iuran juga bisa, saya begitu saja," katanya.
Sebelumnya berdasarkan perhitungan kasar yang dilakukannya, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Tol Cileunyi-Tasikmalaya diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp12 triliun.
Dana sebesar itu jelas bukan perkara mudah mendapatkannya bagi pemerintah daerah. "Kalau jumlah PNS ada 6 juta orang dikali Rp100.000/orang, maka bisa terkumpul Rp6 triliun. Kalau dalam setahun PNS dipungut Rp100.000 dikali dua bisa terkumpul Rp12 triliun dan itu selesai," katanya.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Sunatra mengatakan rencana itu akan membuat penghasilan PNS terganggu karena dengan iuran Rp. 100.000,- per bulan selama dua tahun berarti selama 24 bulan PNS akan dipotong gajinya."Ide ini tidak bijaksana, PNS harus iuran Rp2,4 juta untuk bangun tol Citas," katanya di Bandung, Kamis, 23 Juli 2015.
Dia mengaku tidak sependapat dengan ide Gubernur. Karena semestinya tidak perlu melibatkan atau membebani PNS mengingat masih banyak cara untuk mencari uang untuk membangun tol itu. Misalnya dari dana Silpa APBD Jabar yang rata-rata tiap tahun Rp 4,5 triliun atau mengintensifkan pajak kendaraan bermotor (PKB).
“Dari Silpa 2 tahun anggaran saja bisa terkumpul Rp9 triliun, atau menyisihkan 10 % dari PKB tiap tahun yang rata-rata Rp3,5 triliun, maka dalam 2 tahun akan terkumpul Rp7 triliun," ujarnya.
Menurutnya, dengan mengambil dari silpa APBD atau 10% dari PKB yang langsung disisihkan tiap tahun maka dalam dua tahun terkumpul dana Rp16 triliun. "Ini melebihi perkiraan dana yang diperlukan Rp14 triliun. Dana itu belum ditambah dari APBN, masa iya presiden diam saja pasti istana membantu," katanya.
Pembangunan tol CIleunyi-Tasikmalaya memang sudah sangat mendesak, karena tiap tahun warga dihadapkan pada kemacetan. Lalu lintas, utamanya saat mudik Lebaran, di mana jalan alteri mulai Rancaekek-Ragreg-Limbangan-Malangbong-Gentong-Ciawi-Tasik-Ciamis sampai Banjar sudah tidak memadai.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan membantah jika usulan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya menggunakan skema crowd funding yakni dengan cara mengumpulkan iuran dari PNS se-provinsi Jabar. "Enggak, enggak pakai sistem itu ," katanya.
Dia mengaku skema itu hanya contoh apabila pendanaan pihak swasta dan pusat tidak ada maka pembangunan sebuah jalan tol bisa menggunakan crowd funding."Enggak begitu, saya hanya menyontohkan saja. Insya Allah tidak berat, mudah-mudahan. Toh kalau iuran juga bisa, saya begitu saja," katanya.
Sebelumnya berdasarkan perhitungan kasar yang dilakukannya, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Tol Cileunyi-Tasikmalaya diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp12 triliun.
Dana sebesar itu jelas bukan perkara mudah mendapatkannya bagi pemerintah daerah. "Kalau jumlah PNS ada 6 juta orang dikali Rp100.000/orang, maka bisa terkumpul Rp6 triliun. Kalau dalam setahun PNS dipungut Rp100.000 dikali dua bisa terkumpul Rp12 triliun dan itu selesai," katanya.
