Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Pangkep menyoroti maraknya aksi pornoaksi yang sering muncul ketika ada acara pesta. Dalam pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pangkep Senin 6 Juli kemarin, anggota DPRD menyorot kinerja eksekutif tentang jalannya pemerintahan dan pembangunan berbagai sektor.Fraksi PPP menyorot masih adanya aksi pornoaksi saat pertunjukan elekton.
Meski sudah tiga tahun memperjuangkan pelarangan porno aksi, namun praktek tidak bermoral itu masih marak di masyarakat saat pesta perkawinan, sunatan dan hajatan. Juru bicara Fraksi PPP Umar Haya dalam paripurna LKPJ 2014 mengatakan, belum ada tindakan tegas dari pemerintah."Saya sudah tiga tahun perjuangkan larangan itu bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan PKS namun belum juga berhasil," kata Umar.
Umar juga mengkritisi berbagai hal tentang pelaksanaan pembangunan pada APBD 2014 lalu,yang masih perlu dibenahi.Sejumlah proyek pembangunan masih kurang maksimal. Sementara Fraksi Golkar melalui juru bicara Nurbaeni SE, memberikan penghargaan kepada Pemkab yang tahun lalu merealisasikan PAD sebanyak Rp 130 miliar dari Rp 118 target.Sementara Fraksi Demokrat,melalui juru bicara Andi Ridha, menyarankan untuk penertiban aset Pemkab, terutama bidang tanah yang jumlahnya 1.198 bidang, namun baru 360 yang bersertifikat.
Sementara juru bicara Fraksi Gabungan H Irwan menyampaikan sejumlah kritikan tentang penambangan liar, lampu jalan banyak yang padam dan masih banyak guru malas di wilayah kepulauan dan wilayah lain Ironisnya, rapat paripurna kemarin tidak dihadiri Bupati, H.Syamsuddin Hamid SE dan Wakil Bupati Drs H Abd Rahman Assegaf Mi,Kom. Pemkab hanya diwakili Sekkab Pangkep, Drs.H.Anwar Recca MM.
Anwar mengatakan, untuk masukan dan kritikan para anggota dewan akan dijawab dan dikemukakan secara tertulis dalam waktu singkat. Ia meminta kepada kepala SKPD untuk tidak bertugas ke luar daerah demi kelancaran jawaban permintaan anggota dewan
