Sekretaris Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti memaparkan berbagai temuan pelanggaranujian nasional sekolah menengah atas. Temuan terparah terdapat di Sumatera Utara. Di sana ditemukan adanya pelanggaran di 23 kabupaten dan kota. Di antaranya adalah Langkat, Mandailing Natal, Simalungun, Tebing Tinggi, Deli Serdang, dan Medan.
Pelanggaran itu terdiri dari kecurangan dan juga kekacauan penyelenggaraan ujian. "Misalnya ada daerah yang siswanya membayar sejumlah biaya kepada oknum yang mengaku bisa menyediakan kunci jawaban," ujar Retno di Jakarta, Selasa, 16 April 2013. (Baca juga: Kunci Jawaban Ujian Nasional Beredar di Solo)
Kunci jawaban rupanya tidak hanya disediakan bagi yang berduit. Menurut Retno, ada laporan yang menyebutkan di beberapa wilayah di Sumatera Utara, guru turut membantu memberikan kunci jawaban bagi siswa kurang mampu. "Makanya temuannya paling parah dibandingkan dengan daerah lain. Sebab, siswa dengan berbagai tingkat ekonomi bisa memperoleh kunci jawaban."
Adapun pelanggaran lainnya terjadi karena kekacauan sistem penyelenggaraan. "Contohnya di Kabupaten Simalungun. Ketika amplop soal ujian Bahasa Indonesia dibuka, ada beberapa lembar soal Bahasa Inggris. Berarti ini sudah bocor sejak lama," ujar Retno.
Pelanggaran lainnya adalah sejumlah sekolah yang kekurangan lembar soal. "Di SMK Istiqlal Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, jumlah soalnya hanya cukup untuk satu kelas. Akibatnya, siswa dari tiga kelas lainnya harus menunggu lembar soal dan jawaban untuk difotokopi".
Lamanya waktu menunggu ujian yang memakan waktu hingga lima jam membuat siswa gelisah. "Ini menyedihkan karena soal harus difotokopi. Ketika ujian mereka sudah hilang konsentrasi," ujar Retno.
Kata Retno, kondisi itu membuat penyelenggaraan ujian semakin kacau. "Apakah bisa, lembar jawaban kertas fotokopian itu terdeteksi oleh komputer?" ucapnya.
Dia khawatir permasalahan teknis tersebut akan mengorbankan siswa. "Saya malah khawatir siswa tidak lulus ujian karena jawabannya tidak bisa terdeteksi oleh komputer."
Data FSGI menyebutkan adanya temuan pelanggaran ujian nasional di tujuh provinsi lainnya. Provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Riau, dan Sumatera Barat. (Baca berita-berita tentang ujian nasional
