Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh tidak sepakat dengan adanya pelarangan bagi siswi hamil untuk mengikuti Ujian Nasional (UN). Menurut Nuh, pendidikan diperuntukan bagi siapapun tanpa melihat kondisi yang dialami siswa.
"Pendidikan itu hak setiap orang, education for all. Oleh karena itu jangan dibatasi untuk memperoleh pendidikan karena persoalan status, entah status menikah atau belum menikah, status kaya miskin. Jangan itu menjadi hambatan untuk mendapatkan hak sekolah," ujar Nuh, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/4/2013).
Nuh bahkan meminta agar pihak sekolah memikirkan ulang apa ruginya mengikutsertakan siswi yang tengah hamil dalam UN. Lagipula menurutnya, hal itu merupakan sikap diskriminasi bagi siswi hamil, sementara pria yang menghamili tetap bisa melanjutkan sekolah.
"Tolong dipikirkan lagi apa sih ruginya arek-arek meteng, arek-arek hamil itu sekolah? Sekarang yang hamil enggak boleh sekolah, yang menghamili? Sudahlah yang gitu-gitu enggak usah, yang penting sekolah," tegasnya.
Untuk mengantisipasi hal itu, Nuh mengatakan pihaknya akan segera memberikan teguran kepada Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah yang melakukan pelarangan itu.
"Kita ingatkan kepala dinasnya, sekolah itu hak dasar, jangan sampai gara-gara hamil, apalagi ada suaminya," tutupnya.
Sebelumnya, Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA) Arist Merdeka Sirait menyebutkan ada sekira 22 siswa yang terancam tidak bisa mengikuti UN tingkat SMP dan SMA.
Mereka terancam tak bisa mengikuti UN dengan beragam pelanggaran tata tertib, seperti hamil, menikah dini, terjerat narkoba dan lainnya. 22 siswa yang dilarang mengikuti UN itu berasal dari seluruh Indonesia, antara lain Wayngapu, Sumba timur, NTT, Payakumbuh, Padang, Sumatera Barat; Sibolga, Sumatera Utara; Makassar, Sulawesi Selatan, dan Tangerang, Banten.
