Perasaan masyarakat Gorontalo bercampur aduk mendengar kabar penundaan Daerah Otonom Baru (DOB) oleh Pemerintah Pusat karena alasan keuangan negara.
Olehnya Muncul rasa marah, kecewa, sakit hati menyikapi kabar yang disampaikan Komisi II DPR-RI saat berkunjung ke daerah ini, Kamis (8/12).
Munculnya rasa marah, kecewa dan sakit hati karena kehadiran tiga calon DOB Gorontalo masing-masing Kabupaten Boliyohuto, Panipi Raya dan Gorontalo Barat, ibaratnya sudah di depan mata.
Pemerintah pusat sebelumnya menjanjikan proses DOB akan mulai bergulir setelah rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang desertada akan selesai paling lambat tahun ini.
Sehingga mulai tahun depan, calon DOB yang masuk desertada akan segera menjadi daerah persiapan.
Tiga DOB Gorontalo berpeluang besar masuk dalam prioritas pertama ditetapkan menjadi daerah persiapan.
Karena usulan Gorontalo termasuk dalam 65 DOB yang sudah akan disetujui oleh DPR-RI akhir periode 2009-2014.
65 DOB itu sudah mengantongi amanat Presiden di era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY).
Tapi saat belum ada kejelasan soal selesainya RPP tentang desertada malah sudah ada rencana pemerintah pusat untuk menghentikan DOB dengan alasan keuangan negara yang sedang sulit.
Pejuang pemekaran Gobar, Rizal Taib Pasuma yang juga tokoh pemuda Popayato menjelaskan, alasan-alasan yang disampaikan terkait dengan penundaan pemekaran tidaklah masuk akal.
Jika berlindung pada persoalan keuangan negara yang tidak cukup, tentu menjadi pertanyaan besar dari masyarakat yakni dikemanakan anggaran hasil pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi. Kemana anggaran amnesty pajak dan lain sebagainya.
“Ini kan tidak masuk akal. Banyak anggaran yang kini berhasil diselamatkan oleh Negara. Namun untuk pemekaran, dikatakan tak ada anggaran,” keluhnya.
Rizal Taib Pasuma mengatakan, upaya pemekaran dilakukan karena ada aturannya. Jika tidak ada aturan terkait dengan pemekaran, maka tentu tidak akan ada daerah yang mengajukan pemekaran wilayah.
Ini harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya dalam membuat sebuah aturan. Jangan sampai aturan tersebut hanya sekedar wacana diatas kertas saja dan tidak ada realisasinya.
“Kami sebagai masyarakat sangat dikecewakan apabila tidak terjadi pemekaran. Sudah sangat luar biasa pemerintah, DPRD dan bahkan masyarakat yang memperjuangkan pemekaran terwujud. Tidak sedikit rakyat mengumpulkan dana pribadi untuk mewujudkan Gobar sebagai daerah otonomi baru,” jelasnya.
Oleh karena itu kata Rizal Taib Pasuma yang juga menjabat sebawai wakil rakyat ini, pihaknya akan mempresure kembali upaya pemekaran.
“Tidak ada alasan lagi untuk dilakukan penundaan. Kami tentunya akan mengajukan protes terkait dengan hal ini kepada pemerintah pusat. Upaya pemekaran itu sendiri tidak lain untuk masyarakat. Jika hal tersebut tidak terwujud, ini akan sangat mengecewakan rakyat,” pungkasnya.
Perasaan yang tidak berbeda jauh juga diungkapkan wakil rakyat lain di Deprov Gorontalo Sun Biki yang menjadi Ketua Presidium Pemekaran Boliyohuto.
Sun Biki mengatakan pihaknya kecewa berat terhadap berita penundaan proses pembentukan DOB. Karena perjuangan DOB Boliyohuto telah melalui proses panjang yang memakan biaya, tenaga dan dana yang cukup besar.
“Penundaan proses pemekaran DOB, berarti negara belum mau hadir di tengah masyarakat di wilayah ini,” jelasnya.
SUMBER BACAAN : http://hargo.co.id/baca.berita.dob-kembali-ditunda
