Di mata publik, Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah terlihat tidak kompak dan selalu berseberangan. Ketidakkompakan itu terkait adanya banyak kepentingan dari masing-masing pihak. Di sisi lain, Pemerintahan Jokowi-JK didasarkan pada politik bagi-bagi kekuasaan.
Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muhammad Huda kepada intelijen (28/06). “Kabinet ini banyak kepentingan, terlebih lagi janji Jokowi tidak bagi-bagi kekuasaan tidak ditepati. Dari sinilah sudah muncul banyak masalah,” kata Muhammad Huda.
Menurut Huda, jika terjadi reshuffle kabinet, Jokowi-JK harus mengganti para menteri yang dipilih karena latar belakang politik kepentingan. “Menteri yang diganti bisa dari partai maupun profesional tetapi punya jaringan di partai, tetapi kerjanya tidak betul,” tegas Huda.
Selain itu, Huda menyoroti kerja tim ekonomi Jokowi yang tidak bekerja secara maksimal. “Nilai kurs rupiah yang terus turun terhadap dolar, daya beli masyarakat turun. Ini indikasi ekonomi Indonesia yang makin buruk,” papar Huda.
Huda mengatakan menteri di bidang ekonomi yang akan menjadi ‘korban’ pertama ketika Presiden Joko Widodo dalam perombakan kabinet.
Kata Huda, berdasarkan pelambatan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini, tidak menutup kemungkinan jika presiden menyasarkan bidikan reshuffle ke menteri bidang ekonomi. “Soal pelambatan ekonomi itu menteri-menteri ekonomi harus lebih baik kinerjanya,” pungkas Huda.
