Penerimaan Calon Pegewaian Negeri Sipil (CPNS) khususnya jalur tenaga honorer kategori dua (K2) diprediksi bakal terkatung-katung. Pasalnya, anggaran belanja langsung pegawai yang tercantum pada APBD Jeneponto, sudah melampaui batas 85 persen. Sehingga untuk belanja pembangunan daerah tersisa 15 persen dari jumlah APBD tahun ini, sekitar Rp 700 Miliar lebih.
Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemkab Jeneponto, Suardi mengatakan, belanja pegawai di jajaran Pemkab Jeneponto berada pada kisaran angka 85 persen. Sementara peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi (Menpan-RB) mengakomodir penerimaan CPNS daerah jika anggaran belanja pegawainya berada pada kisaran 50 persen dari jumlah APBD yang ada.
Jika demikian, kata dia, jumlah tersebut akan membebani APBD. Seharusnya, belanja pegawai yang ideal untuk suatu daerah mestinya berada dibawah angka 50-an persen. "Jangan sampai ini semacam kedok untuk menutupi gelombang K1 yang jumlahnya 289 itu," ujar dia, Rabu 30 Oktober.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan BKDD Jeneponto, Sirajuddin saat hendak dikonfirmasi tidak berada di ruang kerjanya. Menurut Polisi Pamong Praja yang berjaga di depan ruang bidang perencanaan dan pengembangan BKDD.
Dari pantauan FAJAR, Ruang bidang perencanaan dan pengembangan BKDD Pemkab Jeneponto, tidak seperti biasanya sejak Senin 28 Oktober lalu, antrian honorer K2 begitu panjang dan memadati kantor Bupati. Kali ini mulai sepih, tidak ada lagi honorer K2 yang mengambil Kartu tes seleksi CPNS atau antrian.
Sekedar diketahui, jumlah honorer K2 yang akan mengikuti ujian seleksi penerimaan CPNS kali ini sebanyak 4.148 orang. Dari jumlah tersebut, cuma 30-an persen yang akan diterimah tahun ini itupun disesuaikan dengan APBD Jeneponto.
Informasi yang dihimpun, naskah soal CPNS telah berada di Polres Jeneponto, demi keamanan naskah agar tidak disalahgunakan pihak tertentu utnuk membocorkan soal.
