Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie meragukan efektivitas rencana pemerintah yang akan menerapkan sistem dual price untuk menekan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Marzuki, kebijakan itu sangat sulit diawasi dan disparitas kedua harga berpotensi memicu pencurian BBM bersubsidi.
"(Pengawasan) Ini yang nantinya kami dari dulu sangat meragukan. Karena adanya disparitas harga yang besar, membuka ruang orang untuk mencuri. Banyak pencurian minyak yang akibatkan seolah-olah konsumsi minyak kita meningkat," ujar Marzuki di Kompleks Parlemen, Jumat (19/4/2013). dia pun menilai mekanisme "dual price" hanya bisa dilakukan dalam kondisi yang sangat ideal, yang mensyaratkan kejujuran para distributor BBM.
Bila prasyarat kejujuran itu tak terpenuhi, kata Marzuki, "dual price" BBM subdisi hanya akan membuka ruang bagi para pencuri untuk beraksi. DPR yang memiliki fungsi pengawasan, lanjut dia, juga tidak mungkin bisa mengawasi penyalurannya.
Oleh karena itu, Marzuki mengimbau pemerintah untuk memiliki hati menyiapkan sistem pengawasan yang terbaik. "Artinya ini harus dijawab pemerintah. Dua hal itu dipenuhi, sistemnya yang baik dan orang-orang yang andal. Itu yang paling penting," tuturnya.
Marzuki setuju langkah pemerintah yang berusaha menekan angka subsidi yang kian melonjak. Ia melihat jika belanja subsidi tidak diatur, maka pembangunan infrastruktur negeri ini bisa tertinggal. "Tahun ini saja subsidi sudah hampir 25 persen dari APBN kita, sudah hampir Rp 350 triliun. Kalau ini dibiarkan terus, tidak baik bagi fiskal APBN kita. Artinya kenaikan itu perlu dilakukan dalam siatuasi yang tepat. Jangan sampai yang menikmati BBM murah justru orang-orang kaya," katanya.
Pemerintah kini tengah membahas rencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi (Premium) dengan cara menerapkan dua jenis harga yang berbeda. Untuk jenis motor dan angkutan umum, akan tetap menggunakan harga Rp 4.500 per liter, sementara untuk mobil pribadi dipatok harga Rp 6.500 per liter.
