Sekretaris Kabinet, Dipo Alam mengharapkan salah satu organisasi terbesar itu tidak sampai terpengaruh dengan gejolak politik yang terjadi saat ini. Apalagi, kata dia, HMI akan menggelar kongres. Ia mengharapkan hal itu tidak dikaitkan dengan masalah politik.
"HMI dan KAHMI adalah suatu lembaga yang independen dan kami mendukung semua supaya sukses di penyelenggaraan Kongres HMI 15 Maret nanti," ujar Alumni organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu di depan Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (28/2).
Dalam hal ini, Dipo juga menunjukkan keprihatinannya terhadap kasus dugaan korupsi di proyek Hambalang yang menjerat anggota Korps Alumni HMI (KAHMI) Anas Urbaningrum. Menurutnya, apa yang terjadi pada Anas murni masalah hukum bukan karena dilandasi politik.
"Ini (kasus Anas) adalah masalah hukum bukan masalah politik. Saya dulu masuk penjara Guntur melawan Pak Soeharto. Itu konsekuensi saya sendiri. Saya tidak melibatkan anggota HMI, tidak ada saya komplain ke siapa-siapa. Kalau masalah hukum kayak gini ya ikuti saja prosesnya," ujar Dipo.
Ia pun mengimbau sebaiknya Anas berbicara dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dibanding mengumbar masalahnya sebagai bagian dari konspirasi politik. Apalagi, Anas merasa dirinya sebagai anak yang tak diharapkan di Partai Demokrat, sehingga menuding ada konspirasi yang ingin mendepaknya dari partai Presiden tersebut.
"Saya mengajak Bung Anas datang ngomong baik-baik. Saya kenal Pak SBY, Bung Anas juga kenal Pak SBY. Tidak mungkin dia dianggap sebagai abenden child atau unwanted child. Saya bicara tidak mewakili Partai Demokrat tapi saya berbicara sebagai kakak alumni HMI," pungkas Dipo
Anas Akan Sasar SBY, Bukan Demokrat
Peneliti politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya mengatakan, jika mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum nanti bernyanyi tentang skandal Bank Century, maka yang disasar adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia yakin Anas tidak akan "menembak" Partai Demokrat.
"Pernyataan Anas Urbaningrum tentang Century, saya duga akan menjelaskan secara politik posisi Presiden SBY dalam kaitannya kasus Century," kata Yunarto Wijaya, dalam acara Dialektika Demokrasi bertema "Demokrat Tanpa SBY Pasca 2014" di press room DPR, Senayan Jakarta, Kamis (28/2).
Di luar Presiden SBY menurut peneliti politik dari Charta Politica itu sangat kecil kemungkinannya.
"Tidak ditujukan kepada Partai Demokrat. Anas akan buka-bukaan soal Century saya duga alamat jelas yakni Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitas Presiden RI," tegasnya.
Selain itu Yunarto juga mengritisi multi posisi SBY di dalam internal Partai Demokrat. "Di Demokrat SBY pegang langsung tiga posisi yakni ketua dewan pembina, ketua majelis tinggi sekaligus ketua dewan kehormatan," tegas Yunarto.
Jabatan SBY di partai tersebut menurut Yunarto sudah melebih kategori oligarki. "Makanya saya menggunakan istilah Demokrat itu bukan partai politik tapi fans club SBY," ungkap Yunarto Wijaya.
Ditegaskannya, rangkap jabatan SBY di Partai Demokrat adalah contoh yang paling buruk bagi sejarah partai politik sebagai pilar utama demokrasi di Indonesia