Parlemen Eropa bersiap melakukan pemungutan suara terkait rancangan undang-undang yang melarang semua bentuk pornografi. Sebuah laporan yang merinci larangan tersebut disusun oleh Komite Hak-Hak Perempuan dan Kesetaraan Gender.
Tercantum di Pasal 17 laporan itu sebuah klausul, yang jika akhirnya dijadikan sebuah undang-undang akan secara efektif melarang pornografi di semua jenis media, termasuk internet, di Eropa.
Para pendukung kebebasan berbicara telah mengecam langkah itu. Mereka menyatakan, klausul itu telah secara diam-diam dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tersebut. Mereka juga menggambarkan, masuknya klausul itu sebagai sebuah "invasi politik yang tidak dapat diterima ke kamar tidur warga".
Anggota Parlemen Eropa dari Belanda, Kartika Liotard, memperkenalkan laporan yang merekomendasikan larangan semua bentuk pornografi di media, termasuk apa yang disebut sebagai "bidang digital". Namun, laporan tersebut tidak membedakan berbagai jenis pornografi atau media seperti apa yang dirujuk oleh rancangan undang-undang itu.
Para anggota Parlemen Eropa diharapkan akan mengubah rancangan itu guna memperjelas bahwa klausul tersebut mengacu pada pornografi dalam konteks iklan. RUU itu juga menyerukan pembentukan sejumlah badan hukum dengan mandat menjatuhkan sanksi yang efektif terhadap perusahaan dan individu yang mempromosikan seksualisasi terhadap perempuan.
Selasa (12/3/2013) mendatang, sebanyak 754 anggota Parlemen Eropa akan memberikan suara, apakah mendukung kesimpulan dari laporan yang disebut "Menghilangkan Stereotip Jender di Uni Eropa" itu atau tidak.
Kamis lalu, Floella Benjamin, politisi Inggris dari Partai Liberal Demokrat, memperingatkan soal "epidemi" kekerasan terkait pornografi online yang merusak anak-anak muda. Benjamin mengatakan, gadis-gadis semakin menjadi atribut seks, sementara anak laki-laki makin banyak memperlakukan para gadis sebagai "obyek seksual". Dalam sebuah pidato yang berapi-api untuk menandai Hari Perempuan Internasional, dia mengatakan, anak-anak lelaki semakin menekan perempuan dengan perilaku merendahkan. "Saya percaya kita telah membuka kotak pandora dan saya tidak punya jawaban bagaimana kita dapat membalikkan kecenderungan yang menjadikan perempuan sebagai obyek seksual dan bagaimana melindungi anak-anak kita terhadap pengaruhnya," katanya.
Gagasan pelarangan terhadap pornografi mulai mengelinding cepat.
Bulan lalu dilaporkan bahwa Eslandia bisa menjadi negara demokrasi Barat pertama yang akan menutup semua pornografi di internet berdasarkan sejumlah rancangan undang-undang baru. Kekhawatiran tentang efek yang merusak anak-anak telah menyebabkan pemerintah negara itu membuat langkah-langkah hukum demi mencoba dan menghentikan materi seksual mengerikan yang mencapai wilayahnya. Menteri Dalam Negeri Eslandia Ögmundur Jonasson telah membentuk kelompok kerja untuk menemukan cara terbaik membendung gelombang gambar dan video online yang diakses oleh orang-orang muda melalui komputer, game, dan smartphone. Sejumlah metode sedang dipertimbangkan, termasuk memblokir IP addresses dan menjadikan penggunaan kartu kredit Eslandia untuk mengakses situs porno sebagai hal yang ilegal.
Sebuah undang-undang yang melarang pencetakan dan pendistribusian gambar-gambar porno telah lama diterapkan di negara Nordic itu. Namun, undang-udang itu belum mencakup pornografi di internet. Dua tahun lalu, Parlemen Eslandia, yang dipimpin Perdana Menteri Johanna Sigurdardottir yang seorang perempuan, berhasil melarang semua klub telanjang dengan alasan bahwa mereka melanggar hak-hak sipil perempuan yang bekerja di tempat itu dan merugikan masyarakat.
Langkah di Parlemen Eropa itu kemungkinan akan dipantau oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron yang mengatakan, ia benar-benar merasa ngeri bahwa begitu banyak anak di Inggris sudah terpapar oleh "sudut tergelap" dari internet.
