Anggota Komisi III DPR, Indra mengatakan kasus dugaan megakorupsi proyek Hambalang tidak dilakukan tunggal, hanya seorang pelaku. Namun jamak dilakukan banyak pihak.
Paling tidak hal itu, sudah terekam dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Mega proyek Hambalang.
Kata dia, dalam audit BPK begitu jelas dan terang benderang penyimpangan dan korupsi yang terjadi pada proyek Hambalang. Dan dalam hasil audit Hambalang itu juga begitu gamblang menyebutkan dugaan keterlibatan beberapa kementerian dan pihak.
Karena itu, tegas Politisi PKS ini, KPK harus memeriksa semua pihak yang dt-sebut terlibat dan menikmati aliran "uang haram" Hambalang. Termasuk berdasarkan pernyataan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bahwa nama Edhie Baskoro alias Ibas ikut menerima aliran dana kasus dugaan megakorupsi proyek Hambalang.
Nama Ibas yang tak lain putra presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun, tertulis dalam sebuah dokumen yang beredar di kalangan media. Dalam dokumen yang disebut-sebut milik Yulianis, mantan anak buah Muhammad Nazaruddin dan mantan Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara, Ibas tercatat telah menerima dana sebesar US$900 ribu. Dana yang mengalir ke Sekjen Partai Demokrat itu dikucurkan sebanyak empat kali.
"Oleh karena itu saya rasa KPK harus memeriksa semua pihak yang disebut-sebut terlibat dan menikmati uang haram Hambalang. Keterangan Nazarudin, Yulianis, juga Anas atas keterlibatan nama-nama tertentu harus diverifikasi - termasuk dugaan keterlibatan Ibas," ungkap Indra kepada Tribunnews.com, Jakarta, Sabtu (2/3/2013).
Menurut dia, keterangan dan pengatahuan Nazarudin, Yulianis dan Anas harus digali dan didalami KPK lebih jauh.
Yang jelas, dia tegaskan, KPK harus menuntaskan kasus skandal Hambalang ini setuntas-tuntasnya.
"Siapapun yang terlibat - apapun jabatan dan posisinya - hukum harus ditegakan. Asas hukum equality before the law harus benar diimplementasikan," ujarnya.
