Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui penataan permukiman menjadi salah satu fokus Pemprov DKI Jakarta saat ini. Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Basuki menegaskan bahwa Pemprov akan berpedoman pada ideologi negara Pancasila.
"Kita ini Pancasilais, bukan komunis, bukan kapitalis," ungkap Basuki dalam percakapan denganKompas.com di Balaikota DKI, Rabu (6/3/2013) petang.
Dijelaskan Basuki, pemerintah tidak mungkin membiarkan warga seenaknya menduduki lahan milik negara ataupun ruang terbuka untuk publik. Karena itu, semua warga yang menempati lahan secara ilegal akan ditertibkan. Pemprov juga tidak akan membagi-bagi lahan tersebut kepada warga yang telah menempati, baik karena alasan kemiskinan maupun karena sudah lama menetap di situ.
"Kalau tanah negara itu kita biarkan diduduki atau kita bagi-bagi ke warga, itu namanya komunis. Mana ada orang duduki tanah pemerintah terus kita harus bagi-bagi tanah itu ke mereka, itu komunis namanya," kata Basuki yang kerap disapa Ahok.
Oleh karena itu, mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan hunian yang layak bagi warga, terutama bagi kalangan yang kurang mampu.
Tanpa keberpihakan kepada warga kurang mampu dengan menyediakan prasarana yang dibutuhkan, pemerintah akan terlihat sebagai kapitalis. "Tapi, kalau Anda biarkan orang miskin tidak punya rumah, Anda itu kapitalis. Kita bukan komunis, bukan kapitalis, kita Pancasilais. Itu jelas definisinya," tandas Ahok.
Dengan berpegang pada prinsip tersebut, Basuki meyakinkan akan berupaya menyediakan permukiman yang layak bagi warga kurang mampu di Ibu Kota. Warga yang bermukim pada lahan ilegal akan direlokasi. Pemerintah akan terus membangun rumah susun bagi masyarakat sederhana untuk menunjang program relokasi. Perusahaan swasta pun akan diajak bekerja sama melalui penyaluran program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).
Perusahaan diminta untuk membangun rusun atau hunian murah. "Tanah akan kami siapkan, mereka yang bangun rusunnya. Ini supaya penyaluran CSR-nya lebih terarah," ujar Basuki.
