Para bupati di seluruh Indonesia mengeluhkan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gajinya tak kunjung naik, padahal sudah dijanjikan sejak 3 tahun lalu. SBY pun menyetujui dan memerintahkan bawahannya untuk langsung mewujudkan keluhan para bupati.
"Yang terakhir, ini bukan permintaan tapi pesan-pesan dari kawan-kawan para bupati sekaligus saya mendapatkan dari kawan-kawan para wali kota dan satu dua orang dari gubernur minta disampaikan ke Bapak pada kesempatan ini. Mohon maaf dengan segala ampun, sudah tiga tahun yang lalu janji untuk naikkan gaji para bupati, walikota, belum," ujar Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor.
Hal itu disampaikan Isran di depan SBY dalam acara Konsultasi Nasional Agenda Pembangunan Pasca 2015 di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013). Forum yang akan berlangsung dua hari ini merupakan forum konsultasi publik tingkat nasional untuk menyongsong pertemuan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka (High Level Panel of Eminent Persons) untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015 di Bali pada 25-27 Maret mendatang.
"Tanggungjawabnya cukup besar, risikonya tinggi, tapi penerimaan dari negara jauh lebih rendah daripada anggota DPRD kami yang ada di kapupaten kota. Mohon maaf Bapak Presiden, tapi ini sebenarnya berat saya sampaikan. Tapi karena amanah, apa boleh buat," kata Isran yang juga Bupati Kutai Timur ini.
Mendapati curhatan ini, SBY pun menyetujui. Gaji para kepala daerah memang harus layak dan sebanding dengan tanggung jawabnya yang besar.
"Yang disampaikan pimpinan Apkasi benar, setuju. Karena bagaimana pun gaji itu harus layak dibandingkan tugas, tanggungjawab, dan perannya. Kalau tidak layak dan kita punya kemampuan untuk meningkatkan jadi layak, maka penningkatan diperlukan. Tidak usah minta maaf karena yang disampaikan benar," respons SBY.
SBY kemudian memaparkan bahwa tahun 2004, saat dirinya terpilih menjadi presiden, maka tekadnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya PNS golongan I A, tingkat bawah serta guru dan semua abdi negara.
Dulu, lanjut SBY, PNS Golongan IA bergaji sekitar Rp 600 ribu dan dinilai tak layak. SBY lantas mengajukan minimal gaji PNS IA adalah Rp 2 juta dan telah dicapai tahun 2009. Selanjutnya, gaji harus meningkat sesuai dengan nilai inflasi agar hidup PNS makin layak.
"Beberapa pejabat negara juga sudah naik cukup tinggi. Oleh karena itu menjadi tidak adil kalau gaji bupati, walikota, gubernur tidak naik-naik setelah 8 tahun ini. Sebenarnya saya sudh tugasi Menteri keuangan termasuk Mendagri yang dikoordinasikan oleh Wapres. Bikin dengan tepat, sandingkan dengan yang lain-lain, karena dalam jangkauan APBN kita maka segera diimplementasikan," tegas SBY.
Soal kenaikan gaji, SBY menambahkan tidak adil bila pemimpinnya naik gaji dulu baru bawahannya. Oleh karena itu, gaji bawahan harus dipikirkan lebih dulu.
"Yang tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan. Yang gaji bawah-bawah tidak dipikirin. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar. Tetapi semua dipikirin, tidak keliru kalau bupati, walikota, gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diimplementasikan," kata SBY yang disambut tepuk tangan para bupati.
"Yang terakhir, ini bukan permintaan tapi pesan-pesan dari kawan-kawan para bupati sekaligus saya mendapatkan dari kawan-kawan para wali kota dan satu dua orang dari gubernur minta disampaikan ke Bapak pada kesempatan ini. Mohon maaf dengan segala ampun, sudah tiga tahun yang lalu janji untuk naikkan gaji para bupati, walikota, belum," ujar Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Isran Noor.
Hal itu disampaikan Isran di depan SBY dalam acara Konsultasi Nasional Agenda Pembangunan Pasca 2015 di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2013). Forum yang akan berlangsung dua hari ini merupakan forum konsultasi publik tingkat nasional untuk menyongsong pertemuan Panel Tingkat Tinggi Tokoh Terkemuka (High Level Panel of Eminent Persons) untuk Agenda Pembangunan Pasca 2015 di Bali pada 25-27 Maret mendatang.
"Tanggungjawabnya cukup besar, risikonya tinggi, tapi penerimaan dari negara jauh lebih rendah daripada anggota DPRD kami yang ada di kapupaten kota. Mohon maaf Bapak Presiden, tapi ini sebenarnya berat saya sampaikan. Tapi karena amanah, apa boleh buat," kata Isran yang juga Bupati Kutai Timur ini.
Mendapati curhatan ini, SBY pun menyetujui. Gaji para kepala daerah memang harus layak dan sebanding dengan tanggung jawabnya yang besar.
"Yang disampaikan pimpinan Apkasi benar, setuju. Karena bagaimana pun gaji itu harus layak dibandingkan tugas, tanggungjawab, dan perannya. Kalau tidak layak dan kita punya kemampuan untuk meningkatkan jadi layak, maka penningkatan diperlukan. Tidak usah minta maaf karena yang disampaikan benar," respons SBY.
SBY kemudian memaparkan bahwa tahun 2004, saat dirinya terpilih menjadi presiden, maka tekadnya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, utamanya PNS golongan I A, tingkat bawah serta guru dan semua abdi negara.
Dulu, lanjut SBY, PNS Golongan IA bergaji sekitar Rp 600 ribu dan dinilai tak layak. SBY lantas mengajukan minimal gaji PNS IA adalah Rp 2 juta dan telah dicapai tahun 2009. Selanjutnya, gaji harus meningkat sesuai dengan nilai inflasi agar hidup PNS makin layak.
"Beberapa pejabat negara juga sudah naik cukup tinggi. Oleh karena itu menjadi tidak adil kalau gaji bupati, walikota, gubernur tidak naik-naik setelah 8 tahun ini. Sebenarnya saya sudh tugasi Menteri keuangan termasuk Mendagri yang dikoordinasikan oleh Wapres. Bikin dengan tepat, sandingkan dengan yang lain-lain, karena dalam jangkauan APBN kita maka segera diimplementasikan," tegas SBY.
Soal kenaikan gaji, SBY menambahkan tidak adil bila pemimpinnya naik gaji dulu baru bawahannya. Oleh karena itu, gaji bawahan harus dipikirkan lebih dulu.
"Yang tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan. Yang gaji bawah-bawah tidak dipikirin. Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar. Tetapi semua dipikirin, tidak keliru kalau bupati, walikota, gubernur mulai dipikirkan karena sudah memenuhi kewajiban dan tugas moralnya. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diimplementasikan," kata SBY yang disambut tepuk tangan para bupati.
