Selain Parepare, daerah lain di Sulawesi Selatan yang juga diundang adalah KPU Bone, Enrekang dan Kota Makassar. Acara itu digelar di Lapangan Gandasari, Tangerang, Banten. Sabtu 12 Mei 2018.
Di Parepare, paslon nomor urut satu Taufan-Pangerang sebelumnya didiskualifikasi atas pelanggaran administrasi Pilkada oleh KPU setempqt. Akibatnya pemilihan Walikota Makassar (Pilwalkot) Parepare, terancam hanya diikuti oleh paslon nomor urut 2 Faisal Andi Sapada – Asriady Samad (FAS). Namun, sampai saat ini paslon TP masih melakukan upaya hukum lewat MA.
“Ini menunjukkan bahwa KPU-RI optimistis dengan keputusannya mendiskualifikasi pasangan TP. Sehingga simulasi pemilihan dengan satu paslon digelar. Ini juga meyakinkan kita bahwa KPU siap menghadapi upaya hukum dari rival. Kita tentu mendukung agar KPU menegakkan aturan pilkada dengan teguh,” ucap Yasser Latief, Ketua Tim Pemenangan FAS.
Sebelumnya dalam berbagai kesempatan, paslon FAS menegaskan kesiapan pihaknya menghadapi Pilwalkot Parepare dengan atau tanpa rival. “Bagaimana pun hasilnya, kita selalu siap,” tegas FAS.
“Seluruh tim, relawan dan simpatisan diinstruksikan untuk terus bekerja menggalang suara. Kita sangat bersyukur dengan progres yang kita capai. Bahkan baru-baru ini ada 8 komunitas lagi yang menegaskan dukungannya ke FAS,” tambahnya.
Sementara itu, komisioner KPU RI, Ilham Saputra mengatakan, simulasi ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada seluruh jajaran yang ada di KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal mengenai gambaran proses pilkada.
“Bagaimana prosesnya, bagaimana pungut hitungnya dan nantinya memperbaiki apa yang kurang. Karena ini hal yang memang baru untuk kab/Kota,” ujarnya, saat dilansir Suara Nusantara.
Selain itu, simulasi ini juga dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Ia juga mengingatkan jajarannya untuk selalu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
“Makanya saya minta kepada seluruh penyelenggara Pemilu agar menjaga integritas, independensi. Saya tidak mau mendengar ada anggota kita yang dilaporkan ke KPP dan terbukti, agar kemudian masyarakat yang Kabupaten/Kota ada satu paslon mereka yakin bisa memilih dengan baik dan benar,” tutupnya.