Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan ujian nasional (UN) tetap dijalankan. Dengan demikian, kebijakan moratorium UN yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy gagal diterapkan.
"Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional tetap diadakan, dijalankan dengan berbagai penyempurnaan perbaikan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016).
Pramono menuturkan, sejumlah perbaikan tersebut, yakni sertifikasi guru yang harus terus ditingkatkan. Guru diharapkan meningkatkan kualitas dirinya sehingga berdampak pada peserta didik.
"Akan ada evaluasi terkait kinerja guru. Sehingga dengan demikian harapannya ujian nasional ini bisa menjadi benchmarking (patokan) untuk kemajuan para siswa kita di kemudian hari," tuturnya.
Pramono melanjutkan, selain sejumlah mata pelajaran yang diujikan dalam UN, pemerintah akan menerbitkan kisi-kisi nasional untuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
"Selain UN empat mata pelajaran yang sudah diputuskan, UN akan ada kisi-kisi nasional terhadap mata pelajaran (ujian sekolah). Sehingga dengan demikian ada penyempurnaan terhadap hal itu," imbuh Pramono.
Sebelumnya, gagasan moratorium UN diungkapkan pertama kali oleh Muhadjir Effendy dan sudah dibahas dalam beberapa kali rapat terbatas. Muhadjir juga telah dipanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mendapat arahan. JK cenderung tak setuju dengan rencana kebijakan moratorium tersebut.
"Presiden telah memutuskan hal yang berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional tetap diadakan, dijalankan dengan berbagai penyempurnaan perbaikan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (19/12/2016).
Pramono menuturkan, sejumlah perbaikan tersebut, yakni sertifikasi guru yang harus terus ditingkatkan. Guru diharapkan meningkatkan kualitas dirinya sehingga berdampak pada peserta didik.
"Akan ada evaluasi terkait kinerja guru. Sehingga dengan demikian harapannya ujian nasional ini bisa menjadi benchmarking (patokan) untuk kemajuan para siswa kita di kemudian hari," tuturnya.
Pramono melanjutkan, selain sejumlah mata pelajaran yang diujikan dalam UN, pemerintah akan menerbitkan kisi-kisi nasional untuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
"Selain UN empat mata pelajaran yang sudah diputuskan, UN akan ada kisi-kisi nasional terhadap mata pelajaran (ujian sekolah). Sehingga dengan demikian ada penyempurnaan terhadap hal itu," imbuh Pramono.
Sebelumnya, gagasan moratorium UN diungkapkan pertama kali oleh Muhadjir Effendy dan sudah dibahas dalam beberapa kali rapat terbatas. Muhadjir juga telah dipanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mendapat arahan. JK cenderung tak setuju dengan rencana kebijakan moratorium tersebut.