Meskipun Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan 10 unit bus untuk proyek busway di Makassar atau Bus Rapid Transit (BRT), namun Pemerintah Kota Makassar tak menganggarkan dalam APBD untuk infrastruktur penunjang.
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar beralasan, kendati proyek busway merupakan gagasan yang dibuat pemkot, namun kini kelanjutannya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sulsel. Ke depan, pengerjaannya akan dilakukan antara pemerintah pusat dan pemprov.
"Rencana itu memang awalnya dari kita, tetapi ditarik oleh pihak provinsi untuk Mamminasata," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Chaerul A Tau kepada FAJAR, Kamis, 29 Agustus.
Mamminasata adalah jalur atau akses lintas empat daerah tetangga yang menjadi penyangga Makassar. Mamminasata merupakan konsep transportasi dan interkoneksi antara Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar sebagai satu kawasan terintegrasi.
Kendati belum ada penyerahan secara formal dari pemkot ke pemprov, namun Chaerul mengaku, hal ini sudah pernah dibicarakan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Ketika dirapatkan, disepakati bahwa pemprov yang akan mengambil alihnya.
"Kita hanya pendukung untuk yang masuk Kota Makassar. Namun busway ini akan dikembangkan ke Maros dan Takalar," imbuh Chaerul.
Hanya saja, ia mengaku belum mengetahui rute yang akan dipakai sebagai koridor. Dalam APBD pun, baik 2013, maupun untuk rancangan APBD 2014, belum ada anggaran khusus yang akan digunakan untuk program busway tersebut. Padahal, Kemenhub sudah menyanggupi menyediakan 10 unit bus untuk pengoperasiannya.
Chaerul hanya menjelaskan, proyek ini akan terpadu dengan Makassar. Mengenai anggaran pembangunan shelter atau halte, ia mengaku baru akan mempertimbangkannya. Alasannya, Jalan AP Pettarani yang akan dijadikan koridor, saat ini masih dalam tahap pengerjaan proyek pelebaran.
Dishub menunggu rampungnya proyek tersebut sebelum masuk ke busway. Ia mengaku ingin mempercepat proyek ini. Hanya saja harus menunggu infrstruktur rampung. Infrastruktur pendukung harus siap sebelum busway benar-benar direalisasikan.
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, beralasan, koridor satu mestinya sudah jalan. Hanya saja, masih ada hambatan, sehingga tertunda. Halangan tersebut berupa jalan yang masih memungkinkan.
Jalan Utama
Anggota DPRD Kota Makassar, Mudzakkir Ali Djamil mengatakan, pembangunan koridor busway harus melalui kajian yang mendalam. Dimana, jalur khusus bus akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, seperti petepete.
Menurutnya, moda transportasi umum seperti petepete sedianya akan menjadi angkutan penghubung menuju shelter. Dengan begitu, pemanfaatan jalan untuk transportasi merata.
Masing-masing moda transportasi ini, sambungnya, saling mengisi satu sama lainnya. Seperti, BRT akan lebih banyak beroperasi di jalan utama dan petepete di jalan penghubung.
Pelebaran jalan yang dilakukan saat ini, sebut Mudzakkir, sedianya harus dimanfaatkan untuk mempersiapkan shelter atau tempat naik turunnya penumpang di tengah jalan dan terintegrasi dengan jembatan penyeberangan.
Adanya jalur busway ini, diakui politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, akan menyebabkan ruas jalan menjadi sempit. Tapi, yang perlu diketahui itu adalah tujuan dari pemanfaatan transportasi massal seperti ini.
